Koma.id– Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, mengapresiasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang telah melakukan rekayasa cuaca di wilayah Jabodetabek dalam upaya mengatasi masalah polusi udara.
“Memang rekayasa cuaca ini mahal biayanya, tapi mengingat penyakit IPSA yang meningkat tajam, belakangan ini, rekayasa cuaca layak dicoba,” ujar Rahmad, Senin (28/8/2023).
Menurut Rahmad, pengendalian polusi udara harus dilakukan secara komprehensif dengan kebijakan yang berkelanjutan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang
“Mengatasi polusi udara seperti di kota Jakarta yang padat kendaraan juga padat pabrik tidaklah mudah. Suatu kebijakan jangka pendek, katakan misalnya seperti pembatasan jumlah kendaraan, tidak akan serta merta mengubah udara jadi bersih. Jadi kebijakan ini harus berlanjut dengan kebijakan jangka menengah dan panjang,” kata Rahmad.
Rahmad melihat bahwa kebijakan jangka pendek, seperti mengurangi emisi kendaraan di ibu kota, telah berhasil secara signifikan mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Namun, langkah pengurangan jumlah kendaraan perlu diikuti dengan kebijakan jangka menengah.
“Strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, mengurangi kontribusi polusi udara yang di sebabkan oleh buangan emisi kendaraan saya kira cukup signifikan,’’ ucapnya.
Sementara itu, Abdul Ghofar, Pengkampanye Polusi dan Perkotaan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mengingatkan pemerintah untuk mengatasi masalah polusi udara secara menyeluruh. Jadi bukan sekadar upaya pencitraan terkait dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan datang.
“Kalau setelah KTT ASEAN situasi polusi sama saja, berarti terbukti pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa upaya pemerintah yang dilakukan sekarang hanya gimmick dan hanya pencitraan,” katanya dikutip.
Menurut pemantauan Walhi, penurunan kualitas udara di Jakarta sudah terjadi sejak tahun 1990-an. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, hingga saat ini belum ada perubahan yang signifikan.
Walhi mencatat beberapa solusi jangka pendek untuk mengatasi polusi udara, termasuk kebijakan work from home (WFH) bagi pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meskipun aturan ini telah diterapkan selama satu minggu, kualitas udara masih belum membaik, dengan tingkat pencemaran udara yang tinggi, mencapai angka 160 hingga 150 berdasarkan indeks IQAir.
Selain itu, upaya operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) yang dimulai pada 24 Agustus 2023 juga belum menunjukkan efektivitas yang signifikan.
“Tapi ini belum maksimal karena TMC baru dilakukan satu kali, kan. Karena riset-riset mengungkapkan bahwa hujan dalam jangka waktu tertentu akan bisa melepaskan beberapa persen polusi,” ucapnya.
