Koma.id– Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua mengajukan tuntutan uang tebusan sebesar Rp5 miliar. Tuntutan ini dilakukan sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, yang masih dalam cengkraman mereka.
Namun, permintaan uang tebusan ini hanya sebagian dari agenda mereka. KKB juga mengungkapkan keinginan mereka untuk Papua Merdeka dan senjata yang menambah kompleksitas situasi tersebut. Permintaan ini menunjukkan tindakan terorisme yang tidak hanya berhubungan dengan penculikan, tetapi juga memiliki motif politik yang lebih luas.
Peneliti Hukum dan Keamanan Departemen Politik Sosial CSIS, D Nicky Fahrizal, menyoroti pentingnya menanggapi permintaan KKB secara kritis.
Pasalnya, menyerahkan uang tebusan sebesar Rp5 miliar mungkin akan mempercepat pembebasan, justru akan membuat negara terlihat lemah.
Padahal dalam situasi seperti ini, negara harus menunjukkan kehadirannya dengan pendekatan hukum dan keamanan yang tegas.
“Merdeka dan senjata harus tolak. Kalau Rp5 miliar mau cepat ingin selesai mungkin ini jalannya. Tapi kalau kita mengabulkan, negara terlihat lemah. Justru negara harus hadir dan pendekatan hukum dan keamanan tidak hanya selalu diplomasi,” kata Fahrizal, dalam Podcast Koma.id, Jumat (7/7/2023).
Menurut Fahrizal, memberikan uang tebusan hanya akan memberi KKB keleluasaan untuk melancarkan aksi kejahatan lainnya, seperti penggunaan pembelian senjata gelap dan pembiayaan operasi kejahatan di tempat lain.
Bahkan pemberian uang tebusan ini dapat membuka pintu bagi tuntutan lebih besar di masa depan. Jadi mengikuti keinginan KKB hanya akan memperburuk masalah dan memperluas dampak negatifnya
“Kalau saya katakan kalau kita kasih Rp 5 miliar mungkin selesai bebas tapi tidak akan menyelesaikan masalah,” tandasnya.
