Koma.id, Jakarta – Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyoroti pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mengaitkan penambahan batalyon militer dengan potensi penurunan angka kriminalitas.
Menurut Bambang, pernyataan tersebut bersifat sangat insinuatif dan belum memiliki dasar yang dapat dibuktikan secara empiris di lapangan.
Kasus Silmy Karim, KPK Ungkap Rekening Office Boy hingga Keluarga Dipakai Tampung Uang Pemerasan
“Saya melihat pernyataan Pak Sjafrie ini sangat insinuatif, karena sangat sulit dibuktikan dan menurut saya logikanya tidak demikian. Tidak menjamin angka kriminalitas menurun, karena perilaku kriminal ini tidak hanya dilakukan masyarakat sipil, terkadang juga melibatkan personel dari TNI,” ujar Bambang.
Ia menegaskan bahwa klaim mengenai hubungan antara penambahan batalyon dan penurunan kriminalitas harus terlebih dahulu diuji melalui fakta dan kondisi nyata di lapangan.
“Pernyataan tersebut harus diuji di lapangan,” katanya.
Bambang juga menilai bahwa jika dilihat lebih jauh, rencana pembangunan 750 batalyon tidak relevan dengan tantangan pertahanan yang dihadapi saat ini. Menurutnya, karakter peperangan modern telah berubah dan tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan teritorial maupun penambahan jumlah personel.
“Kalau saya lihat lebih jauh, untuk membangun 750 batalyon ini lebih untuk menggunakan TNI sebagai alat kekuasaan. Kita lihat tantangan kekuasaan saat ini bukan hanya menambah jumlah teritorial atau personel. Perang saat ini tidak selalu berhadap-hadapan, ada perang hybrid, asimetris, dan teknologi,” ujarnya.
Ia mencontohkan perkembangan konflik modern yang banyak memanfaatkan teknologi dibandingkan konfrontasi fisik secara langsung.
“Kita lihat perang di Iran ini tidak langsung fisik, tetapi menggunakan teknologi. Yang disampaikan Pak Sjafrie ini tidak sesuai dengan apa yang kita lihat saat ini,” lanjutnya.
Menurut Bambang, pembangunan 750 batalyon juga dinilai jauh dari tugas utama TNI dan justru berpotensi memasuki wilayah sipil.
“Pembangunan batalyon 750 ini jauh dari tugas TNI untuk keamanan, ini sudah masuk ke wilayah sipil. Saya melihat ada upaya dominasi negara yang tetap memanfaatkan struktur militer untuk alat politik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak harus ditempuh melalui pembangunan batalyon-batalyon teritorial baru.
“Lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini tidak harus membangun batalyon teritorial. Ini jauh dari semangat kita berdemokrasi. Harusnya bagaimana mendorong sipil untuk lebih dominan dalam melakukan partisipasi pembangunan,” pungkasnya.
