Koma.id– Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah akan memperkuat aparat penegak hukum dan lembaga pengawas guna memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan bebas dari praktik penyelewengan.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
Alarm Bahaya Ekonomi! Rupiah Jebol Rp18.000 per Dolar AS, IHSG Terjun Bebas ke Level 5.700
Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya pengawasan yang kuat dan menyeluruh terhadap program strategis nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Semua penegak hukum harus kita perkuat,” tegas Prabowo.
Menurut Presiden, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Karena itu, pemerintah siap memberikan dukungan penuh kepada lembaga-lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
Prabowo menyebut sejumlah institusi yang memiliki peran penting dalam pengawalan program tersebut, antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung.
Presiden bahkan menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya tambahan, baik berupa personel maupun dukungan operasional bagi lembaga penegak hukum yang terlibat dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.
“Jaksa Agung berapa yang kau perlu? Saya penuhi, kalau perlu (uang sitaan) yang sekian triliun kau pakai untuk memperkuat (Kejaksaan Agung),” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan uang rakyat. Ia menilai anggaran negara harus digunakan secara bertanggung jawab, terutama untuk program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi dan masa depan generasi penerus bangsa.
“Saya tidak mau NKRI dilecehkan! Saya tidak mau Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Tidak ada pengecualian,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pada Selasa (2/6/2026), Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Bersamaan dengan itu, dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga diberhentikan.
Sehari setelah pencopotan tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Ketiganya kini telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
