Koma.id | Jakarta – Kabar mengenai larangan mobil bermesin di atas 1.400 cc membeli BBM subsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026 ramai beredar di media sosial. Informasi tersebut bahkan mencantumkan daftar sejumlah mobil yang diklaim tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite, seperti Daihatsu Xenia, Toyota Yaris, Honda Mobilio, hingga Mitsubishi Xpander.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert Dumatubun, menegaskan pihaknya akan mengikuti setiap kebijakan pemerintah terkait sektor energi.
“Pada prinsipnya Pertamina sebagai BUMN dan badan usaha/operator yang berada di bawah pemerintah akan mengikuti dan mengacu pada arahan pemerintah sebagai regulator,” ujarnya, Jumat (22/05).
Belum Ada Kepastian Robert menyampaikan, hingga saat ini Pertamina belum menerima arahan resmi terkait isu larangan tersebut. Menurutnya, kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui kajian sebelum diterapkan.
“Kebijakan terkait energi akan ditetapkan pemerintah melalui kajian dan keputusan yang kemudian dilaksanakan oleh operator,” katanya.
Ia menambahkan, detail teknis serta mekanisme penerapan nantinya akan diatur oleh kementerian atau lembaga terkait. Pertamina saat ini menunggu keputusan resmi dan tetap menyalurkan energi sesuai ketentuan yang berlaku.
Rencana Revisi Perpres 191/2014 Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha sebelumnya menyebut aturan pembatasan pembelian Pertalite tengah disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
Menurut Satya, pembatasan berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi subsidi hingga 10–15 persen dari total volume penyaluran nasional.
“Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya 10–15 persen,” ujarnya.
Tujuan Kebijakan Pemerintah ingin memastikan distribusi Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran sehingga tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Pertamina menegaskan akan menunggu arahan resmi sebelum menerapkan aturan baru terkait distribusi BBM subsidi.
