Koma.id– Aliansi Jurnalis Independen bersama LBH Pers menggelar diskusi publik bertema “Ruang sipil menyempit, kebebasan terjepit” di kantor sekretariat AJI Indonesia, Jalan Kembang Raya No.6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (3/5/2026). Kegiatan ini dihadiri Akademikus Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, Kabid Kampanye AJI Anastasia Andriati, serta LBH Pers Mustafa Layong.
Feri Amsari menekankan bahwa kebebasan pers dan berekspresi merupakan bagian dari konstitusi, namun saat ini dinilai mengalami kemunduran. Ia juga mengkritik kondisi media yang dinilai tidak lagi sepenuhnya independen. Pasalnya ada upaya pengendalian media oleh kekuatan negara, termasuk melalui kepemilikan saham, yang berpotensi membatasi independensi pemberitaan.
“AJI dan LBH pers jauh lebih paham ketika negara mencoba mengendalikan informasi yang mau diberikan media formal yang punya tanggung jawab itu hendak dibatasi dengan beli sahamnya belinya,” ujar Feri Amsari.
Sementara Anastasia memaparkan data penurunan kebebasan pers secara global dan nasional. Mengacu pada laporan Reporters Sans Frontières, ia menyebut posisi Indonesia menurun bahkan makin buruk karena terjadi peningkatan otoritarianisme. Ia juga menyoroti indeks keselamatan jurnalis nasional yang turun menjadi 59,5 pada 2025.
“Secara nasional ada pelemahan kondisi keselamatan jurnalis, swasensor menguat kenapa karena terkait dengan MBG dan PSN,” tambahnya.
Sedangkan Mustafa mengungkapkan bahwa penurunan kebebasan pers juga terjadi secara global. Mengutip laporan UNESCO, ia menyebut adanya penurunan hingga 10 persen dalam satu dekade terakhir.
Lalu tingginya impunitas dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia dengan berbagai bentuk serangan, mulai dari serangan hukum administratif, digital, hingga tekanan terhadap bisnis media. Ditambah lagi adanya intervensi melalui kepemilikan saham yang memicu praktik swasensor di kalangan jurnalis.
Sehingga ia mendorong peran Dewan Pers untuk lebih aktif menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk melindungi jurnalis dari tekanan internal perusahaan media.
“Di sini kita mendorong dewan pers untuk hadir menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.
