Koma.id– Perbedaan sikap mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Jakarta. Di satu sisi, perayaan dipusatkan di Monumen Nasional (Monas) bersama pemerintah, namun di sisi lain sejumlah organisasi buruh memilih jalur aksi terpisah dengan turun ke jalan di depan Gedung DPR RI.
Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyatakan menolak bergabung dalam agenda yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Mereka menilai kondisi buruh saat ini belum layak dirayakan.
“Jadi belum sepantasnya kami sebagai buruh melakukan perayaan dengan pesta pora di tengah upah yang belum layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga,” ujar Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Herman Abdulrohman.
Menurut Herman, kedekatan antara elite serikat pekerja dengan pemerintah tidak otomatis berdampak pada perbaikan nasib buruh. Ia menyinggung pengalaman sebelumnya, termasuk saat lahirnya kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja.
Kritik serupa disampaikan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Sunarno. Ia menilai perayaan May Day di Monas bersama Presiden Prabowo Subianto berpotensi menciptakan kooptasi kekuasaan terhadap gerakan buruh. Sunarno juga menyoroti kecenderungan menguatnya peran militer dalam ranah sipil, yang menurutnya terlihat dalam sejumlah program pemerintah.
“May Day bukan sekadar libur nasional, melainkan momentum refleksi atas komitmen kesetaraan, keadilan sosial, dan martabat manusia di tempat kerja,” ucap Sunarno.
