Koma.id– Direktur Urusan Agama Islam pada Kementerian Agama Republik Indonesia, Arsad Hidayat, menyatakan adanya kemungkinan perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah.
Hal tersebut didasarkan pada perhitungan posisi hilal pada akhir Ramadan yang dinilai belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang digunakan negara-negara anggota MABIMS (Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura).
“Jadi kalau berdasarkan hitungan hisab, untuk ketinggian itu 0 sampai 3 derajat, tertinggi itu ada di Aceh ya. Kemudian untuk elongasi 4 sampai 6 derajat. Di ketinggian mungkin memenuhi tapi dari sudut elongasi itu masih kurang,” ujar Arsad dalam konferensi pers isu terkini di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).
Menurut Arsad, standar visibilitas hilal yang ditetapkan MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Dengan kondisi tersebut, meskipun ada kemungkinan ketinggian hilal memenuhi batas minimal, namun nilai elongasi masih belum mencapai standar yang ditentukan.
“Jadi kalau berdasarkan kriteria visibilitas hilal MABIMS, emang apa ya, masih tidak mungkin untuk bisa dilihat, tapi keputusan akhir tetap nanti kita menunggu hasil sidang Isbat yang akan dilaksanakan di tanggal 19 Maret,” ucapnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah berpotensi kembali berbeda, seperti yang terjadi pada penentuan awal Ramadan sebelumnya.
Meski demikian, Arsad menegaskan bahwa keputusan resmi pemerintah tetap menunggu hasil sidang isbat yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Maret 2026.
Sementara itu, sebelumnya Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkirakan Idul Fitri 1447 Hijriah versi pemerintah berpotensi jatuh pada 21 Maret 2026 berdasarkan perhitungan astronomi. Keputusan final mengenai awal Syawal akan ditentukan melalui sidang isbat yang digelar pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
