KOMA.ID, JAKARTA – Di tengah bara konflik Timur Tengah yang kian membara antara aliansi AS-Israel melawan Iran, serta ketegangan di perbatasan Pakistan-Afghanistan, Indonesia kini muncul bukan lagi sebagai penonton, melainkan sebagai aktor penentu. Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki peluang historis untuk melakukan intervensi strategis melalui doktrin Resource-Based Statecraft.
Aktivis dan pegiat isu geopolitik, Andreas H. Silalahi, mengungkapkan bahwa peta konflik hari ini bukan sekadar urusan ideologi, melainkan manifestasi dari perburuan hegemoni global. Dalam pusaran ini, Republik Rakyat China (RRC) dan Rusia bermain cantik dengan membangun infrastruktur militer “bayangan” yang menguras energi Amerika Serikat.
“Dinamika global hari ini adalah manifestasi dari perburuan hegemoni melalui pengalihan beban (buck-passing). Beijing tengah membangun infrastruktur militer ‘bayangan’ untuk menekan pengaruh AS tanpa konfrontasi fisik langsung,” tulis Andreas H. Silalahi dalam opininya, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan laporan terbaru dari SIPRI (2025) mengungkap fakta mencengangkan, di mana China kini memasok 81% kebutuhan pertahanan Pakistan. Tak hanya itu, 70% komponen elektronik drone Shahed dan rudal balistik Iran dikabarkan bersumber dari korporasi China, terintegrasi dengan sistem satelit BeiDou yang melepas ketergantungan Teheran dari GPS Barat.
Di sisi lain, Rusia memainkan peran sebagai “arsitek pertahanan” melalui barter teknologi tingkat tinggi. Keberadaan sistem S-400 Triumph dan jet Su-35 di wilayah Iran menciptakan zona Anti-Access/Area Denial (A2/AD) yang membuat biaya serangan bagi AS dan Israel menjadi teramat mahal.
Kemlu RI Kecam Intersepsi Global Sumud Flotilla oleh Israel, Nasib Jurnalis Indonesia Masih Dipantau
Dua Pilar Kekuatan Indonesia: ALKI dan Mineral Kritis
Andreas menegaskan bahwa mediasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tidak boleh terjebak pada retorika normatif. Indonesia harus menggunakan instrumen penekan konkrit yang bertumpu pada dua pilar utama:
1. Maritime Leverage (Kendali ALKI)
Sebagai pengelola tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Indonesia memegang nadi ekonomi dunia. Mengingat 80% impor minyak China melewati jalur ini, Jakarta memiliki posisi tawar untuk menawarkan jaminan keamanan navigasi sebagai barter politik atas de-eskalasi dukungan militer Beijing di Teheran.
2. Resource-Based Statecraft (Dominasi Nikel & LTJ)
Indonesia mengontrol 22% cadangan nikel global (±21 juta metrik ton), bahan esensial bagi mesin jet tempur generasi kelima dan sistem pertahanan balistik. Andreas menyarankan Indonesia menerapkan Asymmetric Interdependence (saling ketergantungan asimetris).
“Indonesia memegang kunci stabilitas ekonomi sekutu utama AS di Asia Timur. Indonesia berkomitmen menjaga distribusi energi, namun dengan peringatan tegas: konflik Timur Tengah yang memicu krisis energi sistemik akan membuat biaya pengamanan ALKI menjadi tidak tertahankan,” tegas Ketua DPP GMNI bidang Geopolitik tersebut.
Sutradara Perdamaian Dunia
Secara operasional, strategi Indonesia dijalankan melalui tiga skema, yakni ; Energy-Safety Linkage, Mineral-Security Swap, dan pemanfaatan kontrol ekspor sebagai alat tekan diplomatik (Weaponized Interdependence).
Indonesia tidak lagi hadir di meja perundingan sebagai pemohon perdamaian yang pasif, melainkan sebagai The Ultimate Balancer yang menentukan keberlangsungan rantai pasok global.
Dengan memegang kendali atas arteri energi dunia dan jantung industri pertahanan masa depan, Indonesia kini siap bertransformasi menjadi sutradara perdamaian dunia yang suaranya tidak mungkin lagi diabaikan oleh kekuatan hegemon mana pun.
“Keberhasilan mediasi Presiden Prabowo Subianto akan sangat bergantung pada keberanian kita membuktikan bahwa stabilitas di Asia Barat adalah prasyarat mutlak bagi keamanan energi dan material strategis yang mengalir di bawah kedaulatan Merah Putih,” pungkasnya.
