Koma.id – Sorotan tajam datang dari anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, ditengah polemik terbuka antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.
Legislator PKB itu menilai perbedaan pernyataan dua menteri soal proyek pembangunan kapal justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan memunculkan kesan kurang solidnya koordinasi kabinet.
“Kelihatan tidak kompak yang dipertontonkan di hadapan rakyat, bikin masyarakat semakin bingung nanti, seperti tidak solid, tidak ada koordinasi antarkementerian,” kata Daniel Johan, dikutip Kamis (11/2/2026).
Di tengah polemik tersebut, Daniel Johan mengingatkan pentingnya komunikasi yang solid di antara para menteri, terlebih dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai perbedaan pandangan seharusnya dapat diselesaikan secara internal tanpa perlu menjadi perdebatan terbuka.
Menurut Daniel, peristiwa ini menjadi alarm bagi kabinet dalam hal koordinasi dan komunikasi publik.
“Kita berharap tim Kabinet Merah Putih bekerja secara solid menjalankan amanat Presiden demi kepentingan masyarakat,” kata dia.
Jika memang ada persoalan koordinasi, Daniel menilai sebaiknya dibahas secara internal agar tidak memunculkan persepsi negatif di ruang publik.
“Sehingga segera diselesaikan tanpa harus sahut-sahutan seperti itu,” tandas dia.
Polemik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa proyek strategis, terutama yang menyangkut pinjaman luar negeri dan sektor kelautan, membutuhkan koordinasi yang kuat agar tidak menimbulkan multitafsir di mata publik maupun pelaku industri.
Polemik ini bermula dari pernyataan Purbaya dalam sebuah forum yang menyinggung belum adanya realisasi pemesanan kapal oleh KKP, meski anggaran disebut sudah tersedia.
Dalam sebuah forum ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran lantaran belum ada pesanan kapal yang masuk ke galangan, padahal anggaran disebut telah dialokasikan.
Ia bahkan sempat menanyakan langsung kepada peserta forum, apakah sudah ada pengusaha yang menerima order pembangunan kapal dari KKP. Jawaban yang diterima serempak menyebut belum ada pesanan.
“Kan aneh enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, ordernya enggak ada,” kata Purbaya.
Ia juga mempertanyakan peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) maupun Kementerian Perindustrian dalam mendorong realisasi proyek tersebut.
“Kenapa KKP belum order ke sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarin,” ujar Purbaya.
“Rugi saya Pak, utang-utang dialokasikan enggak dipakai,” lanjutnya.
Secara konteks fiskal, pernyataan itu mengisyaratkan kekhawatiran Kementerian Keuangan terhadap efektivitas serapan anggaran, khususnya jika bersumber dari pinjaman luar negeri yang tetap menjadi beban fiskal negara.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tidak tinggal diam. Ia menyatakan tidak memahami maksud pernyataan Purbaya terkait dana proyek kapal tersebut.
“Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” kata Trenggono dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).
Trenggono menjelaskan bahwa pihak yang mengeksekusi pinjaman dari Inggris bukan KKP, melainkan Badan Logistik Pertahanan.
Dalam proyek itu, KKP hanya berperan pada aspek teknis serta penyediaan tenaga kerja.
“Jadi sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar,” ujar Trenggono.
Ia juga menegaskan pentingnya validasi data sebelum menyampaikan pernyataan ke publik.
“Sebaiknya Purbaya validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti itu dong,” kata Trenggono.
Sebagai informasi tambahan, skema pinjaman luar negeri umumnya memang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari perencanaan, pembiayaan, hingga eksekusi teknis.
Hal inilah yang kerap menimbulkan perbedaan persepsi bila komunikasi lintas sektor tidak berjalan optimal.
