Koma.id — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut, meski pembukaan lapangan kerja dan pemenuhan gizi sama-sama penting, program MBG dinilai lebih mendesak untuk segera dijalankan.
Rachmat mengungkapkan pernyataan tersebut saat menanggapi pertanyaan terkait prioritas kebijakan pemerintah. Ia mengaku pernah diminta membandingkan urgensi program MBG dengan penciptaan lapangan pekerjaan.
“Dua-duanya penting, tetapi dalam konteks tertentu, MBG lebih mendesak untuk dilaksanakan,” ujar Rachmat.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan di ruang publik. Kritik dan respons masyarakat tidak hanya menyoroti substansi kebijakan yang disampaikan, tetapi juga sosok pejabat yang menyampaikan pernyataan tersebut. Di tengah era keterbukaan informasi, perhatian publik kerap meluas hingga latar belakang pribadi dan rekam jejak penyelenggara negara.
Sejumlah media nasional mengutip data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Rachmat Pambudy kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data tersebut, total harta kekayaan Rachmat tercatat sekitar Rp12,02 miliar, yang terdiri atas aset tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.
Meski demikian, bagi sebagian publik, perdebatan tidak semata bertumpu pada angka kekayaan. Isu yang disampaikan Rachmat menyentuh dua kebutuhan mendasar masyarakat, yakni pemenuhan gizi dan ketersediaan lapangan kerja, yang dinilai beririsan langsung dengan kualitas hidup dan masa depan ekonomi warga.
Pemerintah sendiri menempatkan program MBG sebagai salah satu agenda strategis nasional, seiring upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan persoalan gizi, khususnya pada anak dan kelompok rentan.
