Koma.id– Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan menggelar rapat perdana pada Selasa (2/12/2025). Rapat ini mengundang sejumlah ahli untuk memberikan masukan terkait reformasi penegakan hukum di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang beredar saat masa kampanye Pilpres 2024, yang menyebut Polri tidak lagi akan berada di bawah presiden jika Prabowo terpilih.
Sekarang Bukan Lagi Isu Dwifungsi, TNI Dinilai Sudah Masuk ke Semua Sektor Dari MBG hingga Koperasi
“Ini kalau, saya sebagai orangnya Pak Prabowo ya, orangnya Presiden, ditegaskan kembali ketika Pak Prabowo kemarin mau kampanye ya. Waktu itu ada isu, kalau Pak Prabowo jadi presiden, maka Polri tidak di bawah presiden langsung. Dibantah dengan tegas,” kata Habiburokhman di Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Habiburokhman menegaskan, posisi Polri di bawah presiden telah diatur secara jelas dalam Tap MPR Tahun 2000, khususnya Pasal 7 ayat 2. Sehingga langkah ini sejalan dengan amanat reformasi dan evaluasi praktik sebelumnya, ketika kepolisian tidak berada di bawah kendali presiden secara langsung.
“Jadi komitmen itu saya pikir tegas disampaikan Pak Prabowo ya dan memang sesuai dengan amanat reformasi,” ujar Habiburokhman.
