Koma.id– Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menyatakan partai politik tidak boleh berperilaku seperti debt collector atau penagih utang dengan menagih balas jasa ketika kadernya berhasil menduduki jabatan publik.
Pernyataan ini disampaikan Ali dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Se-Maluku Utara di Kota Ternate, Jumat (28/11/2025).
“Ada partai-partai yang begitu kadernya sukses langsung berubah jadi debt collector. Minta pengakuan, minta balas budi, minta mahar, seolah-olah merekalah yang mencetak pemimpin,” tegas Ali di hadapan para kader, dikutip.
Ali menegaskan bahwa seorang pemimpin lahir dari rakyat, bukan semata-mata karena partai. Ia kemudian memberikan contoh konkret dari internal PSI, yaitu Erwin Sutanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai.
“Erwin ini kerja keras, turun ke masyarakat, dan dipercaya rakyat. PSI tidak pernah menagih balik. Karena PSI paham pemimpin itu lahir dari kerja, takdir, dan restu Allah, bukan hasil klaim sepihak partai,” ujar Ali.
Ia juga menyinggung kebiasaan partai-partai yang gemar menepuk dada saat kadernya sukses, tetapi cuci tangan ketika gagal. Lebih lanjut, Ali menegaskan komitmen PSI untuk tidak mengikuti pola lama yang dianggapnya telah merusak wajah politik Indonesia, termasuk praktik setoran politik.
“PSI tidak didesain untuk jadi partai tukang tagih. Kalau kader kita jadi bupati, wali kota, gubernur, biarkan dia melayani rakyat. Jangan diganggu dengan setoran, mahar, atau kewajiban mengakui jasa partai setiap lima menit. Itu memalukan,” tegasnya.
