JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menegaskan sikap tegas agar Komisi Percepatan Reformasi Polri, yang dipimpin Prof. Jimly Asshidiqie, menolak usulan menempatkan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, wacana tersebut tidak hanya ahistoris, tetapi juga berpotensi mengacaukan tata kelola keamanan nasional yang sudah mapan sejak era reformasi.
Habib Syakur menilai bahwa penempatan Polri di bawah kementerian apa pun bentuk kementeriannya akan membawa implikasi serius terhadap efektivitas penegakan hukum dan independensi institusi kepolisian. Ia mengingatkan bahwa ide tersebut sejatinya telah berkali-kali dibantah oleh berbagai tokoh, termasuk Presiden Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI.
*Menolak Lupa: Sikap Tegas Prabowo*
Habib Syakur mengutip kembali pernyataan Prabowo yang secara jelas menepis isu bahwa Polri akan ditempatkan di bawah kementerian jika dirinya menjadi presiden. Dalam salah satu forum dialog kebangsaan, Prabowo menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden, bukan berada dalam struktur kementerian.
Link : https://www.instagram.com/reel/CxSa4C3LSoh/?igsh=MTJjcDV4am44ZndsYw==
Prabowo saat itu mengatakan:
“Pernah dulu dikatakan kalau presidennya Prabowo nanti polisi akan dikembalikan di bawah menhan, atau di bawah mendagri, atau di bawah menteri apa gitu. Bener nggak? Coba bayangin kalau saya jadi presiden, lebih gampang langsung ke Kapolri atau lewat lapisan-lapisan lain? Kan lebih gampang langsung.”
Prabowo menekankan penggunaan logika kepemimpinan nasional. Menurutnya, Presiden membutuhkan jalur komando yang efektif tanpa berlapis-lapis birokrasi.
“Pakai logika. Presiden kan lebih gampang kalau dia kasih instruksi dia pegang full.”
Habib Syakur menilai pernyataan tersebut bukan sekadar opini politik, tetapi pandangan strategis seorang pemimpin pertahanan yang memahami peta keamanan nasional. Karena itu, ia menegaskan Komisi Reformasi Polri tidak boleh mengabaikan landasan pemikiran tersebut.
*Mengapa Polri Tidak Boleh di Bawah Kementerian?*
Habib Syakur menegaskan beberapa alasan fundamental:
1. Komando Presiden Akan Terhambat
Polri adalah alat negara yang berhadapan langsung dengan ancaman internal, keamanan publik, dan penegakan hukum. Jika berada di bawah kementerian, jalur komando menjadi panjang, lamban, dan rentan konflik kewenangan.
2. Potensi Intervensi Politik Meningkat
Kementerian merupakan ranah politik praktis. Memasukkan Polri ke dalam struktur tersebut akan membuka ruang intervensi dan tekanan politik terhadap kerja kepolisian.
3. Mengacaukan Desain Reformasi 1999
Pemisahan Polri dari TNI dan penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah amanat reformasi. Mengubah struktur kembali ke bawah kementerian sama dengan memundurkan desain kelembagaan negara 25 tahun ke belakang.
4. Efektivitas Penegakan Hukum Turun
Polri menangani kejahatan lintas wilayah, situasi darurat, hingga keamanan nasional. Proses ini membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan, yang tidak mungkin berjalan efektif jika semua harus birokratis melalui kementerian.
5. Koordinasi Horizontal Justru Terganggu
Polri setiap hari berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan aparat pemda. Jika Polri berada di bawah kementerian tertentu, akan terjadi tumpang tindih kewenangan dan perebutan ruang koordinasi antarinstansi.
*Menanggapi Usulan dari Aktivis 98*
Habib Syakur menyoroti bahwa usulan Polri berada di bawah Kementerian Keamanan yang disampaikan oleh Faizal Assegaf dalam RDP Komisi Percepatan Reformasi Polri di PTIK pada 19 November harus dilihat secara objektif dan kritis. Menurutnya, banyak usulan lahir dari sudut pandang pribadi, bukan dari analisis mendalam terhadap aspek sistem keamanan nasional.
Dalam RDP tersebut, Faizal menilai penempatan Polri di bawah kementerian akan memudahkan tata kelola anggaran, desentralisasi kewenangan, dan pengawasan operasional. Namun Habib Syakur menilai gagasan itu simplistik dan tidak mempertimbangkan risiko besar bagi stabilitas keamanan dan efektivitas penegakan hukum.
*Harapan kepada Jimly & Komisi Reformasi Polri*
Habib Syakur mendorong Prof. Jimly dan timnya untuk berdiri pada prinsip reformasi, menjaga desain institusional yang telah teruji dan tidak terjebak dalam wacana yang dapat menciptakan guncangan birokrasi keamanan.
Ia menegaskan bahwa Komisi Reformasi Polri harus memprioritaskan konsistensi kebijakan yang memperkuat profesionalisme Polri, bukan mengubah struktur secara drastis.
“Reformasi Polri perlu memperbaiki kualitas, transparansi, mentalitas, dan akuntabilitas bukan memindahkan komando ke kementerian yang justru menjerat Polri dalam birokrasi panjang,” ujar Habib Syakur.
Ia pun menutup dengan peringatan tegas:
“Bangsa ini butuh Polri yang kuat, profesional, dan independen. Bukan Polri yang diseret-seret masuk ke dapur politik kementerian.”
