Koma.id– Gelombang penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto terus menguat. Kali ini, suara lantang datang dari Dian Septi, perwakilan dari Marsinah.id, yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan hati nurani bangsa.
Menurut Dian, upaya mengangkat Soeharto sebagai pahlawan merupakan bahaya moral dan politik yang bisa mengikis kesadaran kolektif bangsa terhadap masa kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ia menegaskan, sejarah Indonesia belum tuntas karena hingga kini berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa Orde Baru tak pernah dituntaskan, sementara para korban belum mendapat keadilan.
Dian menyebut langkah pemerintah sebagai kesalahan sejarah yang serius, bahkan luka moral bagi bangsa yang semestinya belajar dari masa lalunya. Jadi sangat ironi ketika nama Soeharto akan disandingkan dengan Marsinah, buruh perempuan yang menjadi korban kekerasan militer di bawah rezim Orde Baru.
Ia juga menyoroti bahwa hingga kini, negara belum pernah secara resmi meminta maaf atau mengungkap kebenaran terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Reformasi yang telah berjalan pun, kata Dian, belum menyentuh akar masalah: peran militer di ruang sipil masih kuat, para pelaku pelanggaran belum pernah diadili, dan keadilan bagi korban masih jauh dari harapan.
“Setelah Soeharto tumbang dan reformasi bergulir, seharusnya ada penuntasan, ada keadilan, tapi nyatanya belum pernah ada pengadilan yang berpihak pada korban,” kata Dian dalam Konferensi Pers Aliansi Perempuan Indonesia (API) bertajuk “Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Usut Tuntas Kejahatan HAM Orde Baru”.
Lebih jauh, Dian menilai pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan berpotensi memperkuat narasi tunggal manipulatif yang menjustifikasi kekerasan atas nama stabilitas nasional. Ia bahkan menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran tengah menunjukkan pola berpikir serupa, dengan cara melanggengkan pendekatan kekuasaan yang menormalisasi kekerasan politik.
“Pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan juga berpotensi memperkuat narasi tunggal yang memanipulasi sejarah seolah kekerasan dan penindasan dapat dibenarkan demi stabilitas nasional,” tandasnya.
