Koma.id | Cikarang – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA), di Cikarang. Sidak dilakukan menyusul laporan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan.
Dalam kunjungannya, Dasco menyampaikan permintaan kepada manajemen perusahaan untuk menghentikan sementara seluruh proses PHK. Ia menegaskan bahwa setiap langkah PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama (PKB) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.
“Kami mendapatkan laporan dari serikat pekerja terkait rencana PHK sepihak. Karena itu, kami datang untuk membantu menjembatani komunikasi antara pekerja dan manajemen,” ujar Dasco di lokasi. Senin (03/11).
Dasco menyebutkan bahwa pihak manajemen perusahaan belum melakukan PHK, namun prosesnya sedang berjalan. Ia meminta agar proses tersebut dihentikan sementara hingga seluruh prosedur hukum dan kesepakatan bersama dipenuhi.
“Kalau menurut pihak manajemen belum ada yang di-PHK, masih dalam proses. Maka kami minta agar proses itu disetop dulu dan dijalankan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Dasco juga menyampaikan bahwa pihak perusahaan berjanji akan menyampaikan masukan DPR kepada pemilik perusahaan. Ia menekankan pentingnya menghindari pelanggaran prosedur dalam proses PHK.
“Kami minta agar tidak ada pelanggaran. Semua harus sesuai prosedur. Kalau tidak, ini bisa berdampak hukum,” katanya.
Sidak tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan jajaran Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI. Mereka juga menemui massa buruh yang tengah melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang pabrik.
Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan bahwa rencana PHK mencakup sekitar 200 pekerja, termasuk lima pengurus serikat. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.
“Kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnaker setempat segera memanggil manajemen Michelin. PHK bukan solusi utama, apalagi jika tidak melalui musyawarah sesuai PKB,” ujar Andi Gani.
Pihak serikat pekerja juga menyoroti alasan efisiensi dan restrukturisasi yang disampaikan perusahaan sebagai dasar rencana PHK. Mereka menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat perlindungan tenaga kerja di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
