Koma.id- Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) yang menolak keras nama mantan Presiden Soeharto disandingkan dua tokoh moral bangsa, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah, aktivis buruh yang dibunuh pada 1993. Hal ini tegaskan bersmaan penolakan keras terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
“Pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto bukan hanya memutarbalikan sejarah, tapi penghinaan terhadap perjuangan reformasi, demokrasi, dan luka kolektif bangsa ini,” kata Dimas, Minggu (26/10/2025).
Menurutnya, selama 32 tahun berkuasa, Soeharto mewariskan rezim otoriter yang sarat pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis.
Sementara itu, Peneliti Public Virtue Research Institute atau PVRI, Alva Maldini mengatakan, nama Gus Dur dan Marsinah merepresentasikan ikon demokrasi dan perjuangan buruh. Namun ketika disandingkan dengan Soeharto di tengah menguatnya militerisme dan menyempitnya ruang kebebasan sipil, keduanya berpotensi dijadikan apologi politik atau dalih permintaan maaf simbolik
“Ada risiko dua nama ini menjadi apologi untuk situasi saat ini atau bahkan jadi tukar guling politik,” kata Alva.
Diketahui, Usulan nama Soeharto sebagai calon pahlawan nasional diketahui berasal dari Bambang Sadono Center, sebuah lembaga yang didirikan politikus Partai Golkar Bambang Sadono partai yang identik dengan kekuasaan Orde Baru. Proposal tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Oktober 2024, sebelum akhirnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial.
Pada Kamis, 23 Oktober 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf resmi menyerahkan daftar 40 nama calon penerima gelar pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Fadli Zon, termasuk Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah.
