JAKARTA – Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memberikan fokus perhatian terhadap kesejahteraan para guru. Salah satunya adalah dengan memberikan tunjangan profesi guru (TPG) mulai tahun 2026.
“Karena kesejahteraan guru adalah pilar bagi keberkahan pendidikan,” kata Nasaruddin Umar di Jakata, Senin (19/8/2025).
Dengan perhatian dan komitmen tersebut, Menag berharap agar para guru lebih fokus untuk mendidik anak-anak Indonesia, serta terdorong untuk selalu meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pengajar.
“Saya berharap guru semakin terangkat muru’ah-nya dan makin kompeten dalam mengajar,” ucapnya.
Berdasarkan data dari Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, jumlah PAI di sekolah peserta program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) angkatan I tahun 2025 mencapai 21.715 orang. Sementara di angkatan II sebanyak 69.313 orang. Sehingga total untuk guru PAI dalam jabatan yang mengikuti program PPG sebanyak 91.028 orang.
Sehingga ketika mereka lulus dalam program PPG tersebut, maka 91.028 orang guru PAI akan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Maka hal ini pula akan menjadi tonggak sejarah dimulainya era peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik khususnya para guru agama di Indonesia.
Untuk besaran TPG guru ASN baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mendapatkan setara satu kali gaji. Sementara untuk guru non-ASN akan menerima Rp2.000.000 per bulan, hal ini naik dari sebelumnya yakni Rp1.500.000.
Sementara itu, Direktur Pendidikan Agama Islam Direkorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, M. Munir, menyebutkan bahwa guru yang lolos menjadi peserta PPG PAI Angkatan II Tahun 2025 dapat melihat statusnya melalui akun Siaga Guru PAI masing-masing. Pelaksanaan pembelajaran PPG akan dimulai awal September 2025.
“Saya imbau seluruh peserta untuk segera melakukan proses lapor diri ke LPTK yang telah ditetapkan, mulai 18 hingga 31 Agustus 2025,” kata Munir.
Dengan langkah ini, lanjut Munir, Kemenag tidak hanya menunjukkan dukungan konkret terhadap program prioritas nasional, tetapi juga menegaskan kehadiran negara dalam memperjuangkan kesejahteraan dan profesionalisme guru agama di Indonesia.
