KOMA.ID, JAKARTA – Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan RI, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan menandatangani Memori Kesepakatan tentang Optimalisasi Kerja Sama untuk mendukung transformasi pemerintah di bidang kesehatan dan farmasi, Selasa (22/7) di Jakarta.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BPOM Taruna Ikrar sebagai bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor demi layanan kesehatan yang merata, aman, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Kesepakatan ini mencakup kerja sama antara rumah sakit nasional dan internasional, pembangunan rumah sakit di daerah rawan konflik, serta dukungan terhadap produksi obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas oleh Pusat Farmasi Pertahanan Negara, sesuai ketentuan sertifikasi dan izin edar yang berlaku.
Kerja sama ini memperkuat ketahanan nasional di bidang kesehatan dan mendukung arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan itu, Menhan Sjafrie mengatakan obat yang diproduksi oleh tentara akan didistribusikan untuk masyarakat. Menurut Sjafrie, harga obat di pasaran Indonesia masih tergolong mahal untuk bisa dikonsumsi masyarakat.
Karena itu, kata dia, obat yang diprioritaskan dikirim ke desa itu bakal dijual 50 persen lebih murah dari harga pasaran.
“Agar obat-obatan yang kami produksi bisa dinikmati rakyat di desa,” katanya di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Selasa, 22 Juli 2025.
Sjafrie juga mengatakan sedang menyusun skema agar harga obat yang diproduksi oleh tentara menjadi gratis.
“Kami pikirkan bagaimana caranya harga bisa lebih turun dan jadi obat gratis yang diperlukan rakyat,” ujar dia.
Dia mengatakan produksi obat-obatan oleh TNI sudah mulai berjalan. Beberapa obat yang diproduksi tentara, ujar dia, sudah mulai didistribusikan ke Koperasi Desa Merah Putih, program pemerintah yang baru dirilis pada Juli ini.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyambut positif target Menhan Sjafrie tersebut. Di mana ia menyebut bahwa ketercukupan obat masih menjadi kendala besar. Padahal obat merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan bagian dari ketahanan nasional.
“Kemandirian obat bagian dari ketahanan nasional. Kami berharap kerja sama dengan Kemhan untuk mengatasi keturcukupan itu,” lanjutnya.
