Koma.id | Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memberikan klarifikasi usai viralnya surat berkop Kementerian UMKM yang mencantumkan agenda kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke sejumlah negara Eropa. Surat tersebut menuai sorotan publik karena memuat permohonan pendampingan dari enam Kedutaan Besar RI dan satu Konsulat Jenderal RI selama perjalanan yang disebut sebagai “misi budaya”.
Surat bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 tertanggal 30 Juni 2025 itu menyebutkan kunjungan ke Istanbul (Turki), Pomorie dan Sofia (Bulgaria), Brussels (Belgia), Paris (Prancis), Lucerne (Swiss), dan Milan (Italia). Dokumen tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim.
Menanggapi polemik tersebut, Maman mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (04/07) untuk memberikan penjelasan dan menyerahkan dokumen pendukung. Ia menegaskan bahwa perjalanan istrinya tidak menggunakan dana negara maupun fasilitas kedutaan.
Artis hingga Anggota DPR Dukung Nadiem
“Keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak kami yang masih kelas I SMP dalam kegiatan misi budaya yang rutin dilakukan sekolah,” ujar Maman di hadapan awak media.
Maman menambahkan, seluruh biaya perjalanan, termasuk tiket, akomodasi, dan konsumsi, dibayarkan melalui rekening pribadi istrinya sejak Mei 2025.
Maman juga menyatakan tidak mengetahui asal-usul surat yang beredar dan menegaskan tidak pernah memberikan perintah, disposisi, atau arahan terkait penerbitannya.
“Saya tidak tahu-menahu mengenai dokumen tersebut. Tidak ada perintah dari saya,” tegasnya.
Kehadiran Maman di KPK disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan transparansi sebagai pejabat publik.
“Saya datang atas inisiatif pribadi untuk menyerahkan dokumen dan menjelaskan langsung kepada KPK. Ini bentuk pertanggungjawaban saya kepada bangsa dan negara,” katanya.
Pihak KPK telah menerima dokumen yang diserahkan Maman dan belum memberikan pernyataan lebih lanjut terkait langkah selanjutnya. Sementara itu, warganet terus menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan simbol dan fasilitas negara, terutama dalam kegiatan yang melibatkan keluarga pejabat publik.
