Koma.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar mediasi dengan perwakilan pengemudi truk logistik yang sebelumnya menggelar unjuk rasa menolak kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7).
Sebanyak 12 perwakilan sopir dari berbagai organisasi pengemudi diizinkan masuk ke Gedung Kemenhub setelah sempat tertahan dan terjadi ketegangan di depan pagar.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, para pengemudi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan. Menurut Aan, salah satu poin utama yang disampaikan adalah perlindungan terhadap profesi pengemudi logistik. Ia menyebut, hal ini sudah menjadi bagian dari rencana aksi nasional yang tengah disusun Kemenhub.
“Pertama, soal perlindungan terhadap profesi pengemudi transportasi logistik, yang sebenarnya sudah kami masukkan dalam rencana aksi nasional,” ujar Aan kepada wartawan usai pertemuan, Rabu.
Pengemudi juga meminta revisi terhadap sejumlah regulasi yang dinilai menyudutkan mereka, termasuk teknis pelaksanaan ODOL. Selain itu, mereka menyoroti praktik penindakan overload yang dinilai terlalu memberatkan sopir sebagai pelaku lapangan. Aan juga menanggapi perbedaan pandangan mengenai program Giro Mobilitas Unggul (Gyro-Ogul).
Ia mengeklaim, program tersebut bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga mencakup pembinaan, harmonisasi regulasi, dan perlindungan hukum.
“Sebetulnya tidak ada deadlock. Yang terjadi lebih kepada perbedaan pemahaman soal Gyro-Ogul. Ini bukan pendekatan represif, melainkan menyeluruh,” jelas Aan.
Terkait kekhawatiran kriminalisasi terhadap pengemudi, Aan mengeklaim, rencana aksi justru bertujuan menciptakan sistem tanggung jawab yang adil.
“Bukan hanya pengemudi, tetapi seluruh pelaku logistik termasuk pemilik barang dan pemilik angkutan akan dimasukkan dalam sistem,” katanya.
Aan mengakui, penegakan tilang ODOL belum bisa dilaksanakan saat ini karena menunggu kesiapan sistem dan penyelarasan regulasi lintas kementerian.
Namun, di sisi lain, para pengemudi menilai mediasi hari ini belum cukup. Presiden Konfederasi Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menyebut pertemuan tidak menghasilkan keputusan konkret.
“Kami kecewa karena yang hadir hanya Dirjen dan Asdep, bukan Menteri. Pak Aan pribadi cukup responsif, tapi beliau menyatakan tidak bisa membuat komitmen tertulis,” kata Irham.
Irham menegaskan, jika hingga pukul 16.00 WIB tidak ada pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), aksi mogok nasional akan dimulai.
“Kami sudah siap, bahkan ada kawan-kawan dari luar Jawa yang datang dengan biaya sendiri. Jika tidak ditemui hari ini, kami akan serukan aksi pemogokan logistik nasional mulai besok,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, para pengemudi juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain, yakni:
1. Penundaan penerapan ODOL hingga ada kajian menyeluruh yang bisa dijadikan dasar revisi undang-undang.
2. Pemberantasan pungli dan premanisme yang membebani biaya logistik.
3. Rancangan undang-undang perlindungan pekerja sektor transportasi.
“Negara terbukti bisa cepat merevisi UU lain jika punya kemauan politik. Kami minta perlindungan untuk sopir juga diprioritaskan,” tambah Irham.
Sementara, Aan mengatakan pihaknya akan menyampaikan permintaan audiensi dengan dua menteri kepada atasannya, dan menyusun waktu yang sesuai.
“Permintaan itu akan kami laporkan. Tentu perlu ada pengaturan waktu dan mekanisme. Kami siap fasilitasi sesuai kewenangan,” ujar Aan.
Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian di Kemenko Marves, Hermin Esti, turut hadir dan menyampaikan bahwa rencana aksi sudah mulai diimplementasikan, meskipun sejumlah regulasi masih dalam proses finalisasi.
“Perbaikan sistem sedang berlangsung paralel. Koordinasi antar kementerian juga sudah berjalan,” ucap Hermin.
Ia juga menyebut salah satu bahasan utama dalam rencana aksi adalah keadilan tarif agar tidak merugikan pengemudi maupun pemilik jasa angkutan.
Sebelum mediasi, situasi di depan Gedung Kemenhub sempat memanas. Sekitar pukul 12.00 WIB, rombongan sopir mencoba masuk namun ditahan petugas.
Seorang perempuan dari pihak pengemudi meluapkan emosi saat upaya negosiasi buntu. “Gedung ini dibiayai APBN, kenapa rakyat tidak boleh masuk?” serunya lantang.
Situasi nyaris ricuh saat truk-truk pengemudi bergerak mendekat ke gerbang. Sekitar pukul 12.15 WIB, pihak Kemenhub akhirnya mengizinkan 12 perwakilan masuk, meredakan ketegangan.
Mediasi berakhir sekitar pukul 13.30 WIB. Sebelumnya, aksi yang diikuti sekitar 500 sopir dari berbagai wilayah telah menyebabkan kemacetan parah di kawasan Medan Merdeka. Aksi digelar sebagai respons atas ketegasan Menteri Perhubungan yang tetap melanjutkan kebijakan Zero ODOL.
