Koma.id– Wacana penggabungan dua lembaga intelijen negara, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN), menuai tanggapan beragam dari berbagai kalangan akademisi dan analis kebijakan. Isu ini mengemuka di tengah dorongan efisiensi dan efektivitas kerja intelijen dalam menjaga stabilitas nasional.
Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan menolak rencana penggabungan tersebut. Ia menilai, penggabungan justru dapat membuka celah kerentanan baru dalam sistem pertahanan dan keamanan negara.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga mengingatkan bahwa penggabungan dua institusi intelijen dengan latar belakang militer dan sipil ini bisa menimbulkan masalah fundamental. Tepatnya persoalan tumpang tindih fungsi, serta risiko kebocoran informasi sensitif.
Namun, tidak semua suara menolak. Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mendukung wacana tersebut. Mengingat penggabungan BAIS dan BIN dapat menghapus duplikasi fungsi serta menciptakan koordinasi yang lebih efektif.
Sementara itu, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menilai bahwa penggabungan dua lembaga intelijen besar ini justru akan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam percaturan geopolitik internasional.
