Koma.id– Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang digagas pemerintah untuk menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Indonesia menuai sorotan tajam. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi (AKSES), Suroto, menilai program ini sejak awal dirancang secara serampangan dan jauh dari prinsip-prinsip koperasi sejati.
Dalam pernyataannya, Suroto menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih berpotensi besar menjadi kendaraan para makelar proyek. Ia menyebut, kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang menyertai program ini dikhawatirkan hanya akan dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi, alih-alih memberdayakan ekonomi masyarakat desa secara nyata.
Suroto mengkritik keras pendekatan program yang dinilainya lebih mementingkan struktur daripada substansi. Ia menekankan bahwa koperasi semestinya dibangun dari semangat gotong royong dan partisipasi anggota, bukan dipaksakan lewat instruksi top-down yang sarat proyek dan pengadaan.
Sementara itu, pemerintah tetap melanjutkan inisiatif ini dengan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa keterlibatan Kejagung penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, mengingat program ini akan mencakup pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh penjuru Indonesia dan menelan anggaran yang sangat besar.
