Koma.id | Tanjung Selor – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara untuk meninjau kondisi perbatasan serta membahas penguatan pembangunan infrastruktur dengan Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang.
Dalam audiensi yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur, BNPP menegaskan pentingnya kerja sama pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan perbatasan. “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam pembangunan infrastruktur strategis,” ujar Komjen Pol. Makhruzi.
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi salah satu fokus utama BNPP. Hingga saat ini, terdapat 15 PLBN terpadu yang telah beroperasi di Indonesia, termasuk tiga di Kalimantan Utara: PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Malinau.
“Tugas membangun kawasan perbatasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan kerja sama dan kolaborasi erat dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota,” ujar Komjen Pol. Makhruzi.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan harus berdampak langsung terhadap masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
BACA JUGA : PLBN Sota Pesona Perbatasan yang Menghadirkan Cerita Unik di Ujung Timur Indonesia
Hingga saat ini, BNPP RI telah membangun dan mengoperasikan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu di seluruh Indonesia, termasuk tiga di antaranya yang berada di Kalimantan Utara, yakni PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau.
“Keberadaan PLBN telah terbukti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendorong aktivitas masyarakat dan memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan,” tutur Komjen Pol. Makhruzi.
Selain itu, BNPP RI juga memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas serta keamanan wilayah perbatasan. Pengawasan terus dilakukan untuk memastikan kelancaran lalu lintas lintas batas, termasuk dalam mencegah penyelundupan dan aktivitas ilegal lainnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen BNPP RI dalam mempercepat pembangunan perbatasan, sekaligus memastikan bahwa kawasan perbatasan tidak tertinggal dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, Sekretaris BNPP RI dijadwalkan meninjau langsung kondisi infrastruktur dan layanan lintas batas di Kabupaten Malinau dan Nunukan.
