Koma.id– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menegaskan bahwa praktik premanisme yang berlindung di balik nama organisasi masyarakat (ormas) tidak bisa lagi ditoleransi. Aparat penegak hukum harus segera mengambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang meresahkan tersebut.
Ia juga menyoroti banyaknya laporan masyarakat terkait pemalakan dan pemerasan yang dilakukan oknum yang mengaku bagian dari ormas tertentu. Aksi-aksi ini, menurutnya, tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tapi juga mengancam iklim investasi di Indonesia. Terlebih, ketika para pelaku mengganggu jalannya aktivitas bisnis yang melibatkan pihak asing.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyatakan telah melakukan koordinasi langsung dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pemerintah daerah guna menindak tegas ormas-ormas yang melakukan pungutan liar (pungli) dan tindakan premanisme.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi mengaku prihatin dengan maraknya premanisme yang kini semakin terang-terangan terjadi di ruang publik.
