Koma.id | Surabaya – Setelah sempat mengalami pembatasan anggaran, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini kembali melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembukaan blokir dana ini memungkinkan Kementerian PUPR untuk melanjutkan sejumlah proyek penting yang sempat tertunda pada tahun 2024.
Dalam pernyataannya, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa blokir anggaran sudah resmi dicabut. “Kami bisa melanjutkan pembangunan IKN yang tahun 2024 belum selesai. Di tahun 2025 ini, kami fokus pada penyelesaian proyek-proyek yang belum tuntas,” ujarnya.
Fokus pembangunan pada tahun 2025 adalah proyek-proyek Multi Years Contract (MYC) yang masih berjalan, termasuk pembangunan kantor-kantor pemerintahan, masjid, dan fasilitas kebangsaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP 1A). Dengan alokasi dana mencapai Rp10 triliun, Kementerian PUPR menegaskan komitmen terhadap kelanjutan pembangunan ini.
Proyek-proyek baru di IKN kini akan berada di bawah tanggung jawab Otoritas IKN. Sementara itu, pembangunan jalan tol direncanakan sesuai dengan alokasi anggaran DIPA 2025. Beberapa segmen tol bahkan diproyeksikan berlanjut hingga tahun 2026 dan 2027.
Selain membuka blokir anggaran, proses politik anggaran yang melibatkan DPR dan Kementerian Keuangan telah selesai. Dalam waktu dekat, Diana Kusumastuti bersama sejumlah pejabat terkait akan mengunjungi IKN untuk mempercepat realisasi pembangunan.
Pemerintah menegaskan bahwa penyelesaian infrastruktur dasar menjadi prioritas utama guna mendukung pemindahan pusat pemerintahan sesuai target. Dengan dibukanya anggaran pembangunan, optimisme terhadap progres pembangunan IKN pun kembali muncul.
