Koma.id, Lumajang – Aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI berlangsung ricuh di depan Gedung DPRD Lumajang, Jawa Timur.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lumajang Bergerak menuntut pembatalan UU TNI yang dianggap membuka peluang Dwifungsi TNI dan mengancam demokrasi.
Kericuhan pecah ketika mahasiswa melakukan aksi bakar ban dan mencoba menerobos barikade petugas. Tindakan ini dipicu oleh ketidakhadiran pimpinan DPRD Lumajang untuk menemui massa aksi. Senin (24/03/25).
Bentrokan tak terhindarkan saat seorang mahasiswa diduga dipukul menggunakan kayu oleh oknum aparat TNI. Insiden ini memicu massa untuk melompati pagar gedung DPRD, yang berakhir dengan tindakan represif dari aparat keamanan.
Akibat bentrokan tersebut, dua mahasiswa mengalami luka di bagian kepala. Aliansi Mahasiswa Lumajang menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk mengusut tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat.
“Kami tidak terima. Kami akan melaporkan oknum aparat yang terlibat. Tindakan ini tidak bisa dibiarkan,” tegas salah satu perwakilan aliansi.
Dalam aksinya, mahasiswa juga menegaskan bahwa Undang-Undang TNI yang sudah disahkan harus dicabut karena dinilai merugikan masyarakat sipil.
“UU TNI ini membuka pintu bagi militer masuk ke ranah sipil. Kami menuntut agar UU tersebut segera dibatalkan,” ujar Sulaiman, koordinator aksi.
Situasi mulai kondusif setelah Ketua DPRD Lumajang, Oktafiani, turun menemui massa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI.
“Kami menerima tuntutan mahasiswa dan akan mengawal aspirasi ini agar didengar oleh DPR RI,” ujar Oktafiani.
Meskipun suasana mereda, aliansi mahasiswa tetap mengecam keras tindakan represif aparat selama aksi berlangsung. Mereka mendesak agar kasus ini diusut hingga tuntas.
