Koma.id – TNI telah melakukan evakuasi terhadap tenaga pengajar dan tenaga kesehatan pasca serangan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Serangan tersebut terjadi pada Jumat, 21 Maret 2025. Mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 6 orang luka-luka, serta fasilitas pendidikan terbakar.
Heboh! Investasi Bodong Koperasi BLN Putar Dana Rp4,6 Triliun, 41 Ribu Nasabah Jadi Korban
Kapuspen TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa TNI berkomitmen untuk selalu melindungi masyarakat, terutama tenaga pendidik dan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.
“TNI telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban, mengamankan wilayah, dan mendukung pemulihan situasi pasca tindakan biadab dan pengecut dari OPM” ujar Kapuspen TNI, Minggu (23/3/2025).
Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak, yang sebelumnya meminta sejumlah uang kepada para tenaga pengajar. Permintaan tersebut tidak dipenuhi, sehingga kelompok ini melakukan aksi kekerasan pembunuhan dan menganiaya enam orang guru, membakar gedung sekolah dan rumah guru, serta menimbulkan ketakutan di masyarakat.
Sebagai respons cepat, TNI bersama aparat terkait telah berhasil mengevakuasi 42 tenaga pengajar dan tenaga kesehatan dari Yahukimo ke Jayapura. Selain itu, TNI meningkatkan pengamanan di wilayah rawan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindak tegas pelaku serangan ini.
Keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Papua sangat penting bagi kemajuan dan masa depan masyarakat setempat. TNI akan terus mendukung perlindungan mereka serta memastikan keamanan di wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan.
Kapuspen TNI menegaskan bahwa TNI tidak akan tinggal diam terhadap aksi-aksi biadab dan pengecut yang mengancam keselamatan warga sipil dan stabilitas keamanan di Papua.
ISESS: Mereka Jelas Melanggar HAM
Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyorot pembunuhan guru dan tenaga Kesehatan serta pembakaran empat sekolah oleh kelompok bersenjata OPM di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat (21/3/2025).
Menurut Fahmi, peristiwa ini adalah serangan brutal terhadap masa depan Papua yang bukan sekadar soal nyawa yang hilang, tetapi penghancuran harapan, dan penyerangan terhadap hak asasi manusia dan kehadiran negara di sektor paling mendasar yaitu pendidikan.
“Kelompok yang mengaku bagian dari TPNPB-OPM kerap menuduh korbannya sebagai mata-mata. Ini pola lama yang terus diulang, tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan,” ujar Fahmi, Minggu (23/3).
“Tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan ini terorisme,” lanjutnya.
Fahmi mengatakan adapun saat ini pandangan terhadap konflik Papua sering kali kurang proporsional.
Negara sering dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata dipandang sebagai ekspresi perlawanan.
“Padahal bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya baik negara maupun aktor bersenjata non-negara,” ucap dia.
Ia melihat pemerintah dan TNI pun memiliki kekhawatiran akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan.
“Sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius. Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan UU,” jelasnya.
