Koma.id – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, aksi yang dilakukan koalisi masyarakat sipil di salah satu hotel mewah di Jakarta saat rapat RUU TNI adalah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsinya.
Terutama dalam mengawasi kebijakan yang nantikan akan dilahirkan oleh pemerintah.
“Ya itu bagus kayak gitu, ya karena memang DPR dengan TNI (diduga) ini punya agenda terselubung terhadap RUU TNI ini. Harusnya jangan di hotel mewah dong, harusnya kan di gedung DPR gitu kan. Udah itu undang publik, dibuka kepada publik,” katanya, hari ini.
Ia pun menyayangkan langkah DPR yang telah menggelar rapat tersebut di hotel. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memberikan pendapatanya, masukannya, sarannya dalam mengawasi dan aksi protes itu, kata dia, bukan sebuah tindakan ilegal.
“Itu adalah partisipasi masyarakat bukan tindakan ilegal, mereka punya hak gitu ya, untuk memberi masukan, mengawasi, untuk apa yang terjadi perkembangan di dalam rapat itu, itu masyarakat harus tahu gitu,” jelas Uchok.
Di sisi lain, Uchok juga turut menyoroti anggaran yang digunakan dalam gelaran rapat tersebut di tengah gencarkan efisiensi oleh pemerintah.
“Kalau masalah anggaran memang pihak Setjen itu paling seneng, kalau ada rapatnya di hotel-hotel mewah. DIbandingkan di gedung dewan gitu, jangan-jangan banyak bonusnya itu, banyak fee-nya, banyak itunya banyak segala yang berkaitan dengan duit itu,” kata Uchok menduga.
