Koma.id– Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, telah menerima hasil evaluasi dari Komisi II DPR terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasilnya, bukan hanya DKPP yang menjadi sorotan, tetapi juga Bawaslu yang dinilai perlu dievaluasi lebih lanjut, lantaran membludaknya pemungutan suara ulang (PSU).
Hal ini menyusul adanya berbagai gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada. Padahal, fenomena ini seharusnya bisa diminimalkan dengan peran lebih aktif dari Bawaslu dalam memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan lebih baik.
Di sisi lain, Komisi II DPR juga menyoroti kesiapan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Pilkada Serentak 2024. Komisi II berencana menagih kepastian penyediaan anggaran tersebut kepada pemerintah pekan depan.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi, menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan tenggat waktu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan kesiapan anggaran di setiap daerah yang akan menggelar PSU. Dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada, kesiapan anggaran menjadi hal yang krusial agar tidak menghambat proses demokrasi di daerah-daerah yang harus mengulang pemungutan suara.
