Koma.id, Jakarta – Persoalan PSN PIK 2 masih menjadi perbincangan publik dan menuai respon pro dan kontra.
Pengamat sosial, Zen Assegaf alias Habib Kribo mencurigai ada keterlibatan negara asing dalam penolakan pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dilakukan Agung Sedayu Grup.
Habib Kribo lantas mencurigai adanya keterlibatan pihak asing sehingga massif adanya penolakan PIK 2 di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari menuturkan kebijakan PSN PIK 2 yang ditetapkan di masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai gegabah dan merugikan kedaulatan negara.
Dia menilai bahwa dampak dari kebijakan ini harus dikoreksi secara hukum. Terbitnya HGB (Hak Guna Bangunan) di laut pesisir Tangerang merupakan bukti nyata keterlibatan negara melawan kodrat negara kepulauan yang berdaulat. Pembiaran hingga munculnya sertifikat pesisir laut untuk reklamasi PSN adalah tindakan melawan hukum.
