KOMA.ID, JAKARTA – Politisi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago memberikan respons atas beredarnya pemberitaan tentang klaim bahwa Joko Widodo adalah mantan Presiden terkorup di dunia berdasarkan data daro OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
“Saya ingin menyampaikan kepada kita semua hati-hati terhadap provokasi dari media OCCRP yang menyatakan bahwa Presiden kita pak Jokowi adalah presiden terkorup,” kata Ira Suryani dalam keterangan videonya, Rabu (1/1).
Ia menilai bahwa tidak ada penjelasan secara rinci mengapa klaim tersebut dapat muncul. Apa barometer dan variabel yang mendukung statemen tersebut sehingga ia khawatirkan narasi tersebut hanya sebagai framing belaka.
“Saya bingung kenapa dasarnya mereka menyatakan itu karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat (Bank) Century, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%,” ujarnya.
Bagi Irma Suryani, tidak ada variabel ilmiah yang dapat disajikan OCCRP untuk mendukung statemen tersebut. Apalagi klaim tersebut dirilis oleh media asing yang terafiliasi dengan pemerintah Amerika Serikat.
“Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah Presiden terkorup. Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini,” ketusnya.
“Kenapa?. Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini, tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi,” sambung Irma.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Joko Widodo ditempatkan sebagai nominasi Presiden terkorup di dunia. Selain Jokowi, ada 4 (empat) tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu, mereka antara lain ; Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Sahina, dan pengusaha terkenal dari India Gautam Adani.
“Kami meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri person tahun ini, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP,” tulis rilis OCCRP ID.
Dalam rilis tersebut, disematkan statemen dari Co-Founder and Publisher OCCRP, Drew Sullivan. Ia mengatakan bahwa korupsi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentik pelanggaran HAM (hak asasi manusia).
“Pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang mereka miliki. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah,” terang Sullivan.
