Koma.id– Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menggulirkan wacana kontroversial mengenai perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jika selama ini Pilkada dijalankan dengan mekanisme langsung oleh rakyat, Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ide ini disampaikan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah dalam pelaksanaan Pilkada yang dianggap menguras biaya dan tidak efektif.
Menanggapi ide tersebut, Satria Unggul Wicaksana, Dosen Hukum di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, menekankan wacana ini perlu dilihat dari berbagai sisi, baik dari perspektif Prabowo maupun dari pihak-pihak yang mendukungnya, termasuk partai-partai koalisi yang saat ini menguasai parlemen.
Prabowo, kata Satria, berargumen bahwa Pilkada langsung menimbulkan efek boros, baik dari segi anggaran maupun dalam hal efektivitas pelaksanaannya. Namun meskipun wacana ini muncul dengan niat untuk efisiensi anggaran, bukan berarti mengorbankan esensi demokrasi yang menjadi hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan respons yang lebih hati-hati terhadap perubahan sistem Pilkada ini. Menurut Bima, Kementerian Dalam Negeri tidak akan terburu-buru dalam menentukan sistem Pilkada baru. Namun, ia juga menambahkan, semakin cepat sistem baru ditentukan, semakin baik karena akan memengaruhi persiapan yang lebih matang ke depan.
