Koma.id– Kisruh dualisme kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) memasuki babak baru dengan perebutan posisi Ketua Umum antara dua tokoh senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono. Konflik ini memanas setelah hasil Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI pada 8-9 Desember 2024 di Jakarta menetapkan Jusuf Kalla kembali sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029 melalui proses aklamasi.
Sidang pleno kedua Munas yang berlangsung pada 8 Desember malam menjadi momen penting bagi JK. Laporan pertanggungjawabannya diterima peserta Munas, yang kemudian secara bulat menyetujui kepemimpinannya berlanjut. Namun, keputusan ini langsung ditentang oleh kubu Agung Laksono.
Tidak terima dengan hasil Munas tersebut, Agung Laksono mendeklarasikan kepemimpinannya melalui Munas tandingan. Ia mengklaim didukung lebih dari 20 persen anggota PMI dan melaporkan hasil Munas versinya ke Kementerian Hukum dan HAM pada 9 Desember 2024. Agung menyebut langkah ini sebagai upaya memperjuangkan reformasi organisasi dan mengembalikan PMI kepada semangat awalnya sebagai lembaga kemanusiaan yang independen.
Perseteruan ini kini berlanjut ke ranah hukum. Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono ke pihak kepolisian dengan tuduhan mendirikan organisasi PMI ilegal. JK menegaskan bahwa tindakan Agung merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap aturan organisasi dan mencederai misi kemanusiaan yang diemban PMI. Sebaliknya, kubu Agung mengklaim dukungan mayoritas dari peserta Munas sebagai dasar legitimasi mereka untuk melangkah maju.
