Koma.id– Ketua Presidium JARI’98, Willy Prakarsa, menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peran dan fungsi Polri.
Sebab, Polri adalah institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), bukan sekadar pihak yang disalahkan saat terjadi permasalahan di lapangan.
Hal ini menyusul banyak orang keliru. Ketika ada peristiwa di lapangan, yang disalahkan adalah Kapolri. Padahal, tanggung jawab secara individu ada pada kesatuan terkait, seperti Polsek, Polres, atau Polda.
“Namanya individual di siskamtibmas pasti punya tanggung jawab ke kesatuan misalnya polsek, polres, Polda . Yang mau dimintai tanggung jawab secara individual ya kesatuannya, bukan pimpinannya,” kata Willy Prakarsa dalam Podcast Koma Indonesia bertajuk “Polisi Dibenci (Sesaat) Tapi Dirindu (Selamanya), Mewujudkan Asta Cita Pemerintah Menuju Indonesia Emas 2045”.
Menanggapi isu partai coklat, yang kerap dilontarkan sejumlah pihak, Willy dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak berdasar. Ia bahkan mempertanyakan kelayakan Polri disebut sebagai partai politik, mengingat jumlah personel yang mencapai 500 ribu orang dan ketiadaan modal untuk mendukung hal tersebut.
“Polri diatur UU. Presiden panglima tertinggi darat laut udara. Polri pengayom, pelindung, menjaga keamanan dan ketertiban. Bukan partai coklat. Yang menyerang seperti ini adalah politik riang. Semakin menang semakin senang,” kata Willy Prakarsa.
Selain itu, ia juga menyinggung desakan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri atau TNI yang baginya wacana ini hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi memenuhi hasrat politik.
“Jangan menggoreng isu seolah-olah ini permintaan arus bawah, tapi saat menang pilgub anteng-anteng aja,” pungkasnya.
