Koma.id– Isu tentang keberadaan “Partai Coklat” mendadak mencuri perhatian publik, setelah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebutkan istilah tersebut dalam konteks Pilkada 2024. Hasto menyebut Partai Coklat sebagai gambaran dari simpatisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut serta dalam kontestasi Pilkada mendatang. Menurut Hasto, Jokowi tengah membangun “kerajaan politik” dengan menempatkan orang-orang terdekatnya dalam berbagai jabatan kepala daerah.
Dalam pernyataannya, Hasto menuding adanya mobilisasi Partai Coklat yang merugikan pihak-pihak yang menjadi lawan politik Jokowi, terutama di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Boyolali. Ia menyarankan bahwa gerakan ini adalah upaya Jokowi untuk mempengaruhi hasil Pilkada 2024 dan mengatur peta politik di daerah-daerah tersebut. Isu yang dilontarkan Hasto pun segera menyebar, dengan beberapa pihak turut menanggapi dan memberikan pendapatnya.
Namun, pandangan Hasto ini segera mendapatkan kritik, termasuk dari pihak yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk framing politik. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menilai pernyataan Hasto sebagai tindakan panik. Ia berpendapat bahwa istilah “Partai Coklat” yang dilontarkan Hasto bukanlah sebuah analisis politik yang objektif, melainkan upaya untuk menciptakan isu yang menguntungkan dalam konteks elektoral PDIP.
Menurut Habib Syakur, Hasto sengaja mengangkat isu ini untuk menutupi kegagalan elektabilitas beberapa calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP yang tidak menunjukkan hasil menggembirakan.
Habib Syakur lebih lanjut mengkritisi sikap Hasto yang dinilai sudah “terlalu akut” dalam mencari celah untuk menyerang pihak lawan. Menurutnya, tuduhan tentang Partai Coklat hanya akan memperburuk situasi dan lebih menciptakan ketegangan politik yang tidak konstruktif. Alih-alih membangun narasi yang lebih menyatukan, Hasto dinilai justru memperburuk polarisasi dalam dunia politik Indonesia.
