Koma.id | Banten – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menghadiri rangkaian acara strategis di Provinsi Banten, yang meliputi Sosialisasi Pendampingan dan Pendaftaran Sertifikasi Halal bagi 1.000 Usaha Mikro, Launching Kawasan Industri Halal (KIH) di Modern Cikande, serta Groundbreaking Pembangunan Masjid As Salam Kampus II Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten.
Acara ini berlangsung kemarin selasa (03/09/24) di Pendopo Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Plt Gubernur, pelaku usaha dan tokoh agama.
Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin mengungkapkan optimismenya terhadap Banten sebagai calon pusat industri halal nasional dan global. Ia menyoroti pentingnya penerapan prinsip syariah dan dukungan infrastruktur yang memadai untuk menjadikan Banten sebagai kawasan unggulan dalam industri produk halal.
“Banten memiliki segala potensi untuk menjadi pusat industri halal di Indonesia, bahkan dunia. Penerapan prinsip syariah yang kuat dan infra
“Banten memiliki segala potensi untuk menjadi pusat industri halal di Indonesia, bahkan dunia. Penerapan prinsip syariah yang kuat dan infrastruktur yang mendukung akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi ini,” ujar Wapres.
Cholil Nafis Sebut Bantuan Sapi Kurban Presiden dari APBN Bentuk Tanggung Jawab Negara kepada Rakyat
Namun, di tengah optimisme tersebut, kritik keras datang dari Ketua MUI Kecamatan Gunung Kaler KH. Fahaddudin, yang juga pengasuh Majelis Ta’lim Raudhotul Muta’allimin.
KH Fahad, salah satu dari 100 ulama yang menandatangani petisi penolakan keberadaan pabrik minuman keras (miras) di Kawasan Industri Cikande, menyatakan keprihatinannya atas kehadiran pabrik miras merek Kawa-Kawa di kawasan yang baru diresmikan sebagai kawasan industri halal tersebut.
“Kawasan Industri Halal seharusnya menjadi tempat yang benar-benar mencerminkan prinsip syariah. Keberadaan pabrik miras di sini adalah ironi yang sangat mengkhawatirkan dan harus segera dihentikan. Kami mendesak pemerintah daerah, baik Gubernur maupun Bupati, untuk segera menutup pabrik ini sebelum dampaknya semakin meluas,” tegas KH. Fahad.
Menurut KH.Fahad, keberadaan pabrik miras di Kawasan Industri Halal tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Banten, tetapi juga merusak esensi dari kawasan tersebut.
Ia menekankan bahwa tindakan tegas dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjaga integritas dan citra Banten sebagai pusat industri halal.
Acara yang dihadiri oleh Wapres K.H. Ma’ruf Amin ini seharusnya menjadi momentum penting untuk mengukuhkan Banten sebagai pusat industri halal yang berdaya saing tinggi.
Namun, kehadiran pabrik miras di kawasan tersebut menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan ulama dan masyarakat, yang berharap agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas untuk menutup pabrik tersebut dan menjaga kemurnian kawasan industri halal yang baru diresmikan.
