Koma.id– Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) DPR RI tahun 2024 telah mengambil langkah strategis dengan menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kerjasama ini ditujukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan para saksi yang terlibat dalam penyelidikan penyelenggaraan haji yang sedang dilakukan oleh Pansus.
Juru bicara Pansus Angket Haji DPR, Wisnu Wijaya, menyatakan bahwa LPSK akan mendampingi seluruh proses investigasi hingga penyelidikan tuntas.
Langkah ini diambil untuk mendukung kelancaran proses penyelidikan dan memberikan perlindungan kepada saksi yang mulai mengalami tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk anggota Pansus sendiri.
“Perlindungan tersebut diberikan berdasarkan permintaan saksi secara pribadi atau dapat melalui permintaan pansus angket haji DPR,” kata Wisnu Wijaya, Senin (2/9/2024).
Dalam dua pekan penyelidikan, Pansus Angket Haji DPR mulai mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan kuota haji tambahan. Oleh karena itu, kehadiran LPSK diharapkan dapat memberikan perlindungan fisik, seperti menyediakan safe house, pengawalan, serta pendampingan hukum bagi para saksi yang menghadapi ancaman atau gugatan hukum akibat keterangannya.
Wisnu juga menegaskan bahwa perlindungan dari LPSK dapat diberikan berdasarkan permintaan pribadi saksi atau melalui permintaan dari Pansus Angket Haji DPR. Namun, ia tidak merinci siapa saja saksi yang akan dipanggil, hanya menyebut bahwa mereka berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah.
Pembentukan Pansus Angket Haji ini sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, dengan komposisi keanggotaan yang melibatkan perwakilan dari berbagai fraksi di DPR. Tugas utama Pansus adalah menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada masyarakat.
