Koma.id- Isu mengenai usulan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengganti penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus memicu gelombang reaksi dari berbagai kalangan. Polemik ini semakin memanas dengan dukungan dan penolakan dari tokoh-tokoh penting.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet), Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin, dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, menjadi pihak yang memberikan dukungan terhadap perubahan tersebut.
Namun, tidak semua pihak sejalan dengan usulan tersebut. Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menegaskan bahwa perubahan nama tanpa perubahan kebijakan negara tidak akan memiliki dampak signifikan. Menurutnya, penting bagi negara untuk melakukan perubahan kebijakan yang lebih substansial terkait masalah Papua.
Debat ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang identitas Papua, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan yang harus diambil untuk menangani konflik Papua. Sementara para pendukung dan penentang terus bertarung dalam arena retorika.
