Koma.id – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendukung usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel agar tempat ibadah terhindar dari radikalisme dan paham menyesatkan.
“Kita dukung penuh. Sekarang Pemerintah sedang giat-giatnya menggalakkan harmoni kebangsaan. Namun sekarang juga masing-masing dari rakyat itu terbelenggu oleh kelompok ekstrimisme beragama,” kata Habib Syakur dilansir dari RM.id, Rabu (6/9).
Habib Syakur menegaskan bahwa tingkah laku kelompok ekstrimisme beragama di Indonesia ini bermacam-macam. Bahkan ada dari mereka yang berupaya mengubah Pancasila dengan peradaban khilafah.
“Ini memang harus diawasi dengan sangat ketat. Bukan berarti kebebasan beribadah nggak terjamin, pasti terjamin karena selama ini pengelolaan rumah ibadah itu salah dalam pengaturannya,” ungkapnya.
Menurutnya, kelompok ekstrimisme di Tanah Air bertujuan menguasai rumah ibadah.
“Makanya, seperti dalam Islam, ada perbedaan pandangan dengan mazhab, tapi kan mazhab itu tidak boleh menjadi satu hal yang memperuncing. Islam bersaudara,” tegas dia.
Ia menilai usulan BNPT semata-mata untuk menjaga keutuhan bangsa sesuai dengan kaidah yang sudah ditanamkan oleh para pendiri bangsa Indonesia.
“Nenek moyang kita, yang artinya Indonesia guyub, damai, tenteram, rukun dengan solidaritas kemanusiaan yang tinggi. Ini yang sedang dilakukan Pemerintah dengan menggandeng rakyatnya untuk menuju jalan hidup berpancasila yang baik,” papar dia.
Lebih lanjut, ulama dari Kabupaten Malang, Jawa Timur itu mengaku kondisi rumah ibadah saat ini rentan disusupi kelompok ekstrimisme.
Terlebih lagi di momen menjelang Pemilu 2024. Dia khawatir hal ini akan menjadi pemicu hancurnya Indonesia.
“Karena contoh Islam sangat rentan diadu domba dengan kelompok khilafah. Jadi memang di sini para penikmat politik identitas memainkan perannya yang tidak lain untuk menuju jalan tak sehat, demi memenangkan kandidat capres dan Cawapresnya,” tutur dia.
Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel mengusulkan semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah.
Usulan itu disampaikan Rycko merespons pernyataan anggota Komisi III DPR Safaruddin dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (4/9).
Safaruddin menyampaikan informasi ada masjid di wilayah Kalimantan Timur yang kerap digunakan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
“Kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat lapangan Merdeka itu,” kata Safaruddin.
Merespons Safaruddin, Rycko ingin meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, beberapa negara di Timur Tengah, hingga Afrika.
Menurutnya, masjid atau tempat ibadah sepenuhnya di bawah kontrol Pemerintah. Menurut dia, langkah itu bisa diikuti Pemerintah Indonesia. Seluruh tempat ibadah dikontrol Pemerintah.
“Mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah. Bukan hanya masjid tapi semua tempat peribadatan kita,” ucap jenderal polisi bintang tiga itu.
