Koma.id– Dekatnya momentum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menuntut kesadaran pemilih untuk tetap waspada. Tak dapat dipungkiri, setiap lima tahun sekali, panggung Pemilu menjadi ajang persaingan tidak hanya di ranah politik, tetapi juga di ranah informasi. Berita palsu atau hoaks sering kali merayap dengan cepat, mengancam integritas, dan bahkan berpotensi memicu konflik.
Partnership Manager dari Mafindo, Dewi Sari dengan tegas menyampaikan bahwa kewaspadaan sangatlah krusial. Aspek-espek vital dalam Pemilu, seperti kesehatan demokrasi, kredibilitas institusi, dan partisipasi publik, wajib dijaga dengan mempertajam literasi.
“Pencegahan hoaks bisa dilakukan dengan menggunakan pencarian fakta berdasarkan berita resmi dari media mainstream yang terdaftar dia Dewan Pers,” kata Dewi dikutip hari ini.
Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Nur Aulia Anggraini, mengungkapkan keprihatinannya mengenai hoaks yang sering kali beredar lebih cepat daripada usaha klarifikasi. Pasalnya dalam pengalaman dua kali pemilu sebelumnya, sebaran hoaks kerap kali mengalahkan upaya penjelasan yang benar.
Untuk itu, ia mengajak semua pihak bijak dalam bermedia sosial, terutama dalam konteks elektoral seperti Pemilu. Dengan mengedepankan etika, harapannya adalah menyaring informasi, menghindari menyebarkan hoaks, dan memupuk lingkungan digital yang sehat.
“Dalam perbandingan yang tajam, satu pesan klarifikasi berhadapan dengan sepuluh pesan hoaks,” ucapnya.
Di samping itu, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wanseslaus Manggut, menyoroti perlunya kemampuan untuk mendeteksi hoaks sejak dini. Pola hoaks dapat dikenali melalui judul berita yang mencolok dan berpotensi menghasut perpecahan. Sebagai contoh, saat masa pemilu, hoaks sering kali menyasar daftar pemilih tetap (DPT) untuk menciptakan kebingungan dan ketidakpastian.
