Koma.id– Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, tidak hadir saat dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), menarik perhatian media.
Menhub saat itu sedang dalam tugas peninjauan proyek transportasi di luar kota. Meski begitu, Menhub menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.
Ia berjanji akan bekerja sama sepenuhnya dengan KPK dan aparat penegak hukum lainnya.
“Saat ini Menhub tengah mendapat tugas untuk meninjau proyek transportasi di luar kota,” kata Juru Bicara Menteri Perhubungan, Adita Irawati kepada awak media dikutip.
Meresponi itu, KPK menekankan KPK akan melakukan pemanggilan ulang Budi Karya.
“Untuk Pak Menteri Perhubungan, betul ya berkirim surat konfirmasi kepada tim penyidik KPK, tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain,” ujar Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri.
Sementara itu, kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) DJKA Jawa bagian tengah sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, didakwa memberikan suap sebesar Rp 18,95 miliar kepada Kepala BTP Jateng, Putu Sumarjaya, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jateng, Bernard Hasibuan, dengan tujuan untuk memanipulasi proyek tersebut.
