Koma.id – Fenomena bergabungnya anggota TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua telah menjadi sorotan media dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun beberapa pihak mengklaim bahwa fenomena ini bukanlah hal baru, namun hal tersebut tetap mengundang perhatian publik.
Terhitung hingga saat ini, tercatat enam prajurit TNI yang diketahui membelot dan mendukung gerakan KKB Papua. Salah satu di antaranya adalah Lucky Y Matuan alias Lukius, yang telah bergabung dengan KKB Papua sejak Februari 2021, ketika ia menghilang dari tempat tugasnya. Keberadaan Lukius di KKB Papua menjadi perhatian khusus, mengingat masa tugasnya sebagai anggota TNI yang seharusnya mengutamakan pengabdian dan perlindungan terhadap bangsa.
Selain Lukius, anggota TNI bernama Yotam Bugiangge juga diketahui telah bergabung dengan KKB Papua setelah menghilang dari tempat tugasnya di Kompi C Senggi, Kabupaten Keerom, Papua pada 17 Desember 2021. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Yotam kini menjadi pimpinan KKB Papua di wilayah Nduga. Kehadiran seorang anggota TNI sebagai pimpinan KKB menunjukkan betapa seriusnya fenomena ini dan menjadi perhatian serius bagi aparat keamanan.
Selanjutnya, ada Seth Rumkorem yang pernah menjabat sebagai pimpinan tertinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Meskipun bukan anggota TNI aktif, partisipasinya dalam gerakan separatis di Papua menggambarkan adanya keterlibatan individu yang pernah memiliki hubungan dengan militer.
Tidak hanya itu, mantan anggota TNI yang terlibat dalam jual beli amunisi dengan KKB di Mimika pada tahun 2018, Senat Soll, juga dilaporkan melarikan diri dan kini terkait dengan kelompok tersebut. Keberadaan prajurit TNI lainnya yang bergabung dengan KKB juga telah tercatat.
Menanggapi hal itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyesalkan adanya praktik buruk yang dilakukan oknum TNI dengan bekerja sama ke KKB Papua seperti menjual senjata hingga pembelotan.
Mengingat seriusnya situasi ini, pemerintah dan aparat keamanan harus segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi fenomena yang merugikan keutuhan negara ini. Bergabungnya anggota TNI dengan KKB Papua menunjukkan adanya masalah yang mempengaruhi kestabilan keamanan di Papua. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menghindari kejadian serupa di masa depan dan memastikan kesetiaan serta integritas anggota TNI dalam menjalankan tugas negara.
Pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah preventif, seperti peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota TNI. Pembinaan dan pendidikan ideologi yang kuat akan memberikan landasan moral dan kebangsaan yang kokoh, sehingga para anggota TNI tidak tergoda untuk terlibat dalam gerakan separatisme atau kelompok bersenjata.
Dalam menghadapi tantangan keamanan di Papua, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Melalui kerjasama yang erat, diharapkan fenomena bergabungnya anggota TNI dengan KKB Papua dapat segera diatasi, serta keamanan dan kedamaian di wilayah Papua dapat dipulihkan.
“Di medan tempur, kekuatan mental prajurit tidak bisa dianggap sama rata. Fakta, kita melihat sejumlah praktik buruk penjualan senjata dan amunisi oleh oknum prajurit pada kelompok yang mestinya mereka tumpas,” katanya dikutip Senin (5/6/2023).
