Koma.id – Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun bertajuk “Quo Vadis Arah Pembangunan Nasional” menyoroti arah pembangunan Indonesia.
Diskusi Refleksi Akhir Tahun yang digelar di Kune’s Resto & Bar, Hotel Bintang Baru, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta Pusat, Sabtu (17/12), Karyono menjelaskan salah dari sisi konteks politik, khususnya proses demokrasi dijalankan pada setiap rezim pemerintahan.
“Tujuan politik tidak bisa terlepas dengan tujuan ekonomi, sosial budaya dan sebagainya, karena tujuan politik bagian tujuan pembangunan nasional untuk menyejahterakan masyarakat, menciptakan keadilan sosial,” ujar Karyono.
Ia menjelaskan hingga hari ini demokrasi di Indonesia sudah mengalami peningkatan. Catatan Karyono, ada satu hal yang perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan.
“Saya melihat hari ini trennya mengarah ke demokrasi yang makin liberal, ini tidak cocok juga bagi kita,” tandas dia.
Menurutnya, para founding father’s telah meletakan pondasi untuk demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
“Pendiri bangsa menggagas konsep demokrasi musyawarah. Soekarno dulu menggagas demokrasi terpimpin. (Konsep) itu bukan berarti demokrasi yang dipimpin Bung Karno. Ini tafsir yang salah terutama dari kaum sinisme,” urainya.
“Padahal yang dimaksud demokrasi terpimpin itu bukan itu, tetapi yang terarah, yang sesuai nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia,” sambungnya.
Karyono mencontohkan implementasinilai-nilai demokrasi Indonesia yang sudah terlalu liberal, adalah terkait dengan kebebasan berpendapat yang terjadi seiring dengan perkembangan teknologi informasi.
“Dicatatan saya, kebebasan berpendapat melampaui beyond etika dan moral, bahkan melampaui konstitusi,” pungkas dia.
