Koma.id – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditanya wartawan enggan mengomentari dugaan masalah penyelewengan donasi di Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Hal itu terjadi usai Anies mengikuti upacara peringatan HUT Bhayangkara ke-76 di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI bakal mengevaluasi kerja sama dengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Namun kata Riza, evaluasi kerja sama ini merupakan kegiatan rutin sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan.
“Itu ada yang namanya monitoring, ada yang namanya pengawasan, ada yang namanya evaluasi, itu sudah menjadi agenda bagi kami,” kata Riza kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).
Politikus Partai Gerindra ini menyebut kerja sama dengan ACT sebagai lembaga filantropi selama ini berjalan baik. Hubungan dengan lembaga swasta itu pun tidak menemui masalah berarti.
Riza sendiri berharap persoalan yang belakangan mendera tubuh ACT bisa segera selesai, dan kerja sama yang berlangsung dengan Pemprov DKI tidak terganggu.
“Kalaupun ada pemberitaan di media yang kita dengar yang kita baca tentang ACT, kita harapkan selama ini kita laksanakan dengan ACT tetap berlangsung dengan baik. Dan masalah ini segera selesai,” terang dia.
Belakangan, bahkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut diseret-seret dalam kasus ACT.
Beberapa pihak mengungkit kerja sama Pemprov DKI di bawah pimpinan Anies Baswedan dengan organisasi filantropi itu.
Misalnya dalam sebuah acara Muhasabah Akbar yang dilakukan ACT secara daring atau online, Mei 2020, Anies Baswedan secara terbuka mengapresiasi apa yang dilakukan ACT tersebut. Hal ini kemudian diungkit oleh beberapa pihak dan mengaitkan ACT dengan Anies Baswedan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul mengatakan, Anies perlu mengumumkan kepada publik agar masyarakat merasa tenang.
“Pemprov DKI atau Pak Anies saya sarankan menjelaskan secara utuh kalau memang tidak ada penyelewengan. Segera buka kepada publik karena ini bisa bermuatan politis, saya kira lagi-lagi Pak Anies yang bisa dirugikan,” ujar Adib pada Selasa (5/7/2022).
Menurut dia, kasus ACT bisa menjadi hambatan bagi Anies secara politis.
Tetapi sebaliknya, nama baik Anies akan tetap terjaga apabila tidak ditemukan masalah antara Pemprov DKI dengan ACT.
Oleh karena itu, dia menganggap Pemprov DKI harus mengumumkan kepada publik soal kerja sama dengan ACT.
“Kalau ada penjelasan secara utuh tidak ada yang dirugikan itu tidak masalah, itu harus dijabarkan kepada publik secara terang benderang,” kata Adib.
“Ini akan menjadi batu sandungan bagi Pak Anies Baswedan karena dia sendiri adalah Gubernur DKI yang potensi jadi Capres. Larinya pasti nggak jauh-jauh pada muatan politis,” lanjutnya.
