Satgas Bakal Gerak Cepat Atasi PMK di Ribuan Kecamatan di Seluruh Indonesia

KOMA.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa pihaknya segera melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda para peternak seperti sapi. Apalagi, data menunjukkan ribuan kecamatan di Indonesia mengalami wabah tersebut sehingga perlu penanganan serius dari semua pihak. Kemendukbangga Siapkan Program Siap Impact Atasi Pengangguran Remaja “Akan diadakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah, khususnya daerah-daerah yang merah,” kata Suharyanto dalam siaran pers bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (23/6/2022) melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden. Tyo Nugros Dicekal Gegara Kasus Utang Piutang Negara Saat ini, Suharyanto dipercaya untuk menjadi Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK. Tim yang terkoordinasi di dalamnya antara lain ; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perekonomian, Kementerian Pertanian, TNI dan Polri. Kemudian, Suharyanto juga menyatakan akan melakukan pemantauan peternakan, terkhusus di daerah merah. Dan saat ini tercatat sebanyak 1.765 dari 4.614 Kecamatan masuk ke dalam daftar daerah merah. Epidemiolog Bilang Hantavirus Tak Semasif Covid-19, Lebih Sulit Jadi Pandemi, Begini Alasannya “Satgas akan turun ke daerah merah dan meminta pemimpin daerah untuk melakukan persiapan untuk mengatasi permasalahan PMK,” pungkasnya. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, bahwa Presiden Joko Widodo sudah menaruh perhatian lebih terhadap wabah yang saat ini melanda para peternak di seluruh Indonesia. “Presiden sudah menyetujui Satgas Penanganan PMK. Lalu disetujui pengadaan vaksin tahyun ini (sebanyak) 29 juta dosis dengan dana dari KPCPEN. Presiden juga memberi arahan pemberian obat-obatan,” kata Airlangga. Kemudian, ia juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sudah mengimbau kepada jajarannya agar memastikan pengawasan yang ketat kepada siapapun yang melakukan aktivitas keluar masuk kawasan peternakan. “Kontrol terhadap siapa yang keluar masuk peternakan,” ujarnya. Terakhir, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan ganti rugi terhadap hewan ternak yang terpaksa dimatikan karena terjangkit wabah tersebut. “Pergantian hewan yang dimatikan secara paksa, akan diberikan ganti-rugi dari pemerintah,” pungkasnya.

Pos Terkait

Baca Juga