Koma.id – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi ditunjuk Presiden Jokowi jadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.
Jabatan Menteri Perdagangan saat ini disebut sebagai ‘kursi panas’, kenapa? karena semua pasang mata publik tertuju pada persoalan kenaikan berbagai harga pangan. Mulai dari sayur, telor, minyak goreng hingga lainnya.
Jika Zulhas tidak mampu memberikan perkembangan yang signifikan diakhir masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi, maka peluang kredibilitas Jokowi dan PAN ambruk bakal terbuka lebar.
“Jika tidak ada perkembangan yang signifikan diakhir masa jabatan pemerintahan sekarang maka kemungkinan akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah dan menurunkan elektabilitas dari partainya,” kata Pakar Kebijakan Publik Narasi Institut Achmad Nur Hidayat, lewat keterangan persnya, Rabu (15/6/2022).
Achmad berujar, semestinya Presiden Jokowi mempertimbangkan aspek profesional daripada aspek politik. Pasalnya, keterlibatan tokoh partai seperti Zulhas serta menteri-menteri yang juga aktif di partai politik ini akan beresiko terhadap kualitas penanganan krisis menjelang pemilu 2024.
“Karena fokus mereka akan terbagi antara jabatan menteri dan kepentingan partai menjelang pemilu 2024,” tutupnya.
Nama Zulhas Pernah Terseret Pusaran Kasus Korupsi
Zulhas pernah menduduki posisi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
pada 2009-2014. Pada saat menjabat sebagai Menteri KLHK di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pula, namanya dikaitkan dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau Tahun 2014 silam.
Pada 2020, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Zulhas, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau pada 2014 itu.
Kursi DPR Jateng Zonk dan Potensi PAN Gagal Lewati Ambang Batas Parlemen
PAN gagal meraih simpati rakyat Jateng saat dipimpin Zulhas. Buktinya partai berlambang matahari putih itu kehilangan seluruh kursi DPR di dapil Jawa Tengah (Jateng) pada Pileg 2019. Padahal pada pemilu sebelumnya ada delapan kursi DPR yang diperoleh PAN.
Bahkan dalam sejumlah hasil survei nasional yang digelar lembaga survei, PAN memang kerap dianggap akan gagal melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Seperti survei Indikator Politik Indonesia misalnya, PAN disebut berada di nomor urut ke-10 dengan hanya mendapatkan 1,1 persen suara.
Charta Politika juga dalam survei mereka, partai berlambang matahari putih berlatar biru itu hanya mendapatkan suara sebesar 1,5 persen.
