Koma.id | Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya tata kelola perkotaan yang terencana dan berkelanjutan di tengah arus urbanisasi yang terus meningkat. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Banda Aceh, Senin (20/04).
Dalam forum bertema “Kota Tangguh, Fiskal Kuat, Kolaborasi Erat”, Tito mengingatkan bahwa sekitar 56 persen penduduk Indonesia kini tinggal di wilayah perkotaan. Menurutnya, tanpa perencanaan matang, urbanisasi dapat memicu persoalan serius seperti kepadatan, tekanan layanan publik, kawasan kumuh, hingga penurunan kualitas lingkungan.
“Kota yang bagus adalah kota dengan desain tata ruang yang baik, memperbanyak ruang hijau, dan ramah bagi pejalan kaki. Itu akan menunjang kualitas hidup masyarakat,” ujar Tito.
Eks Kapolri itu menekankan agar pemerintah daerah konsisten menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang kota. Ia mengingatkan agar ruang terbuka hijau tidak dikonversi seluruhnya menjadi kawasan komersial atau pemukiman, karena berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir. Tito mencontohkan praktik di Singapura yang berhasil menekan biaya kesehatan melalui pembangunan taman dan jalur pedestrian.
Selain menyoroti aspek tata ruang, Mendagri juga menekankan integritas kepala daerah dalam setiap kebijakan. Ia meminta agar pemerintah daerah menghindari praktik korupsi dan pemborosan anggaran, serta tetap fokus menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di tengah ketidakpastian global.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan surat kesediaan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Medan dan Pematang Siantar kepada Kabupaten Aceh Tamiang dan Bener Meriah. Dukungan tersebut menjadi wujud solidaritas antardaerah dalam membantu wilayah terdampak bencana, termasuk pemulihan pascabanjir di Aceh Tamiang.
Usai kegiatan, Mendagri bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah melanjutkan kunjungan ke Masjid Raya Baiturrahman. Tito menyerahkan satu unit Toyota Hiace sebagai bantuan operasional untuk mendukung pelayanan jamaah dan kegiatan sosial keagamaan di pusat syiar Islam kebanggaan masyarakat Aceh itu.
Raker Komwil I APEKSI Banda Aceh menjadi bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional APEKSI di Medan pada pertengahan 2026. Forum ini diharapkan memperkuat konsolidasi kebijakan perkotaan, sekaligus menjawab tantangan global dan domestik yang dihadapi kota-kota di Indonesia.
