Koma.id, Jakarta – Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 diwarnai dinamika politik dan aspirasi sosial yang menguat. Ribuan buruh dari berbagai aliansi turun ke jalan, memadati kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menyuarakan tuntutan perbaikan nasib pekerja. Di tengah gelombang aksi tersebut, langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menerima langsung perwakilan buruh menuai perhatian luas, termasuk dari kalangan aktivis.
Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menilai sikap Dasco tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap kaum proletar—kelompok pekerja yang selama ini kerap berada di posisi paling rentan dalam struktur ekonomi.
“Langkah Dasco menemui langsung perwakilan buruh di DPR menunjukkan bahwa negara masih hadir. Ini bukan sekadar simbolik, tetapi bentuk pembelaan terhadap kaum proletar yang selama ini memperjuangkan hak-haknya,” ujar Anto dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).
Sejak pagi hari, ribuan buruh dari berbagai organisasi seperti KASBI dan aliansi GEBRAK mulai berdatangan ke kawasan Senayan. Mereka membawa sejumlah tuntutan strategis, mulai dari pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, reformasi sistem pengupahan, hingga penghapusan praktik outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
Di tengah situasi tersebut, pimpinan DPR mengambil langkah membuka ruang dialog. Dasco bersama pimpinan DPR lainnya menerima audiensi perwakilan buruh sebelum aksi berlangsung.
Dalam pertemuan itu, berbagai isu krusial dibahas, termasuk percepatan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Dasco bahkan menegaskan bahwa DPR dan pemerintah menargetkan regulasi tersebut rampung dalam waktu dekat, dengan melibatkan langsung unsur buruh dalam penyusunannya.
Bagi PPJNA 98, langkah Dasco bukan sekadar respons prosedural terhadap aksi massa, melainkan sinyal politik yang penting. Anto menyebut, di tengah kritik terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap belum berpihak, kehadiran pimpinan DPR di tengah buruh menunjukkan adanya ruang koreksi dalam sistem demokrasi.
Menurutnya, selama ini kaum buruh sering kali hanya menjadi objek kebijakan tanpa dilibatkan secara substansial dalam proses perumusan. Karena itu, keputusan DPR membuka dialog langsung menjadi momentum penting untuk mengubah pola tersebut.
“Ketika buruh diajak ikut ‘memasak’ undang-undang, itu berarti ada pengakuan terhadap peran mereka sebagai subjek, bukan sekadar objek,” tegas Anto.
Meski dialog telah dibuka, tekanan dari jalanan tetap kuat. Massa buruh yang mencapai ribuan orang terus menyuarakan tuntutan melalui orasi. Mereka menilai kondisi ketenagakerjaan saat ini masih jauh dari ideal, dengan berbagai persoalan seperti upah rendah, ketidakpastian kerja, hingga minimnya perlindungan sosial.
Isu outsourcing menjadi salah satu sorotan utama. Dalam merespons hal ini, Dasco menyebut pemerintah telah membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan PHK dan kesejahteraan buruh, termasuk sebagai jalur penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Peristiwa May Day tahun ini tidak hanya menjadi ajang peringatan historis perjuangan buruh, tetapi juga arena konsolidasi antara gerakan sosial dan institusi politik. Di satu sisi, buruh menunjukkan kekuatan kolektifnya melalui aksi massa. Di sisi lain, DPR mencoba merespons dengan membuka kanal komunikasi.
Langkah Dasco menemui buruh dinilai sebagai jembatan antara dua dunia tersebut—jalanan dan parlemen. Bagi PPJNA 98, ini menjadi indikator bahwa perjuangan buruh mulai mendapatkan resonansi lebih kuat di ruang-ruang kekuasaan.
Namun demikian, Anto mengingatkan bahwa ujian sesungguhnya bukan pada pertemuan, melainkan pada hasil konkret kebijakan ke depan.
“Buruh tidak butuh sekadar didengar, tetapi diperjuangkan. Kita akan lihat apakah komitmen ini benar-benar diwujudkan dalam regulasi yang adil,” pungkasnya.
