Koma.id- Gelombang aspirasi honorer non data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal memadati ruas ibu kota. Sekjen Aliansi Honorer Non Data Base BKN (R4) Indonesia, Rini Antika, memastikan pihaknya akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada Senin, 21 Juli 2025, dengan titik kumpul di Masjid Istiqlal Jakarta sejak pukul 07.00 WIB sebelum bergerak menuju Istana Negara.
Aksi ini akan melibatkan sekitar 20.000 massa lintas profesi, mulai dari guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, hingga pamdal, yang datang dari berbagai wilayah Indonesia.
“Kalau yang jauh-jauh seperti teman-teman dari Sumatera teman-teman dari Riau dari Nias mungkin hanya perwakilan satu dua, tapi yang jelas ini adalah gerakan seluruh Indonesia,” ujar Rini Antika.
Mereka datang membawa tiga tuntutan utama kepada Presiden Prabowo yakni mendesak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) khusus yang mengatur nasib honorer Non Data Base BKN (R4).
1. Honorer Non Data Base BKN yang sudah mengikuti rangkaian seleksi PPPK TA 2024 dengan status kelulusan R4 diangkat menjadi PPPK
2. Honorer Non Data Base BKN yang gagal CPNS memperoleh hak afirmasi kebijakan seperti halnya honorer terData Base BKN yang gagal CPNS
3. Honorer Non Data Base BKN yang TMS dan tidak mengikuti seleksi CPNS dan PPPK karena tidak adanya formasi diatur dalam regulasi untuk mendapatkan afirmasi selanjutnya.
Aksi Murni Swadaya, Tanpa Naungan Partai
Menariknya, aksi ini dipastikan murni digerakkan oleh swadaya para anggota tidak ada paksaan. Namun dari setiap individu ada yang menyumbang Rp5.000 sampai Rp500.000. Sementara terkait akomodasi transportasi maupun konsumsi ditanggung masing-masing peserta dari daerah. Adapun daerah lumbung massa terbesar diperkirakan berasal dari Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung.
“Teman-teman dari Jawa bahkan sudah bergerak sejak tanggal 20, agar tanggal 21 sudah siap di titik kumpul Istiqlal,” tambahnya.
Rini Antika menambahkan aksi ini pun digelar tanpa dukungan partai politik maupun bantuan khusus DPR. Bahkan selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya persuasif, mulai dari audiensi ke kementerian hingga ke DPR RI, tetapi belum membuahkan hasil konkret.
“Kami memang benar-benar sudah menjadi ujung tombak pelayanan di Indonesia tapi kami dianatirikan di negara ini,” tandasnya.
